MEDAN, PAB – Dugaan kebocoran dana hingga Rp450 miliar per tahun di tubuh Perumda Tirtanadi Sumatera Utara kembali jadi sorotan publik. Pemberitaan yang viral beberapa waktu lalu hingga Kamis 11/6/2026 belum mendapat penjelasan atau klarifikasi terbuka dari pihak perusahaan, memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Di tengah mencuatnya dugaan tersebut, keluhan pelanggan justru ramai bermunculan di media sosial. Mulai dari lonjakan tagihan air tidak wajar, dugaan kesalahan pencatatan meteran, hingga pelayanan yang dinilai belum menjawab keluhan secara maksimal.
Salah seorang pelanggan mengaku tagihan air yang biasanya Rp60 ribu per bulan mendadak melonjak jadi sekitar Rp1,5 juta dalam 3 bulan terakhir. Pelanggan lain mengaku tetap ditagih Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan meski perusahaan menyebut ada dugaan kebocoran pipa di instalasi. Ironisnya, menurut pelanggan, hingga kini belum pernah ada pemeriksaan langsung ke meteran air maupun jaringan yang disebut bocor.
Tak hanya soal tagihan, sebagian warga juga mengeluhkan distribusi air tidak lancar. Bahkan di beberapa wilayah, masyarakat masih kesulitan mendapat pasokan air bersih normal meski tetap diwajibkan bayar tagihan tiap bulan.
Ketua DPW Komite Jurnalis Nusantara Indonesia (KJNI) Sumatera Utara, Reza Nasti, menilai keluhan yang muncul pasca pemberitaan viral tidak boleh dianggap persoalan biasa.
"Setelah pemberitaan ini ramai, banyak masyarakat menyampaikan keluhannya. Ada pelanggan tagihan naik dari Rp60 ribu jadi Rp1,5 juta dalam tiga bulan. Ada juga yang tetap ditagih Rp200 ribu hingga Rp300 ribu dengan alasan kebocoran, tapi tidak pernah diperiksa langsung. Ini pertanyaan serius yang harus dijawab," ujar Reza Nasti.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapat pelayanan baik sekaligus penjelasan atas persoalan yang jadi perhatian publik.
"Yang disorot bukan hanya dugaan kebocoran Rp450 miliar per tahun, tapi juga dampaknya ke pelayanan masyarakat. Jangan sampai rakyat dibebani tagihan membengkak sementara pelayanan masih banyak dikeluhkan," katanya.
Reza menegaskan tidak boleh ada institusi yang merasa kebal kritik dan pengawasan publik. Sebagai BUMD, Perumda Tirtanadi punya kewajiban moral menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat.
"Jangan ada yang merasa kebal hukum dan kebal kritik. Ketika uang rakyat dipertanyakan dan pelayanan jadi keluhan, yang dibutuhkan keterbukaan dan keberanian memberi penjelasan, bukan diam," tegasnya.
Lebih lanjut, Reza menyampaikan KJNI Sumut akan mengawal persoalan ini dan segera menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Sumut agar dilakukan penelusuran dan pendalaman terhadap temuan yang jadi perhatian publik.
"Kami ingin persoalan ini dibuka terang-benderang. Jika tidak ada pelanggaran, sampaikan terbuka ke masyarakat. Jika ada penyimpangan merugikan keuangan daerah dan kepentingan masyarakat, harus ditindak sesuai hukum tanpa pandang bulu," ujarnya.
Menurut Reza, persoalan ini tidak boleh berhenti jadi polemik pemberitaan. Yang dipertaruhkan bukan hanya angka ratusan miliar rupiah, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kebutuhan dasar.
"Rakyat tidak butuh pencitraan. Rakyat butuh air bersih, pelayanan baik, tarif wajar, dan transparansi. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya tanpa jawaban. Karena setiap rupiah yang dikelola atas nama publik wajib dipertanggungjawabkan," tutup Reza Nasti.
*Reporter*: [Nama Wartawan]
*Editor*: [Nama Redaktur]
*Sumber*: Keterangan Ketua DPW KJNI Sumut Reza Nasti, Keluhan Pelanggan Tirtanadi
---
*Paket SEO:*
1. *Slug URL*: `dugaan-rp450-miliar-tirtanadi-sorotan-kjni-sumut-siapkan-dumas`
2. *Meta Description 150 karakter*: Dugaan kebocoran dana Rp450 miliar di Tirtanadi disorot KJNI Sumut. Pelanggan keluh tagihan melonjak, distribusi air macet. Dumas ke Kejatisu, KPK, Polda Sumut
3. *Keyword*: tirtanadi sumut, kebocoran dana tirtanadi, tagihan air tirtanadi, kjni sumut, reza nasti tirtanadi
Hingga berita ini diturunkan, pihak Perumda Tirtanadi Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan kebocoran Rp450 miliar dan keluhan pelanggan. Asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua pihak.
