MERANTI, PAB –
Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Meranti tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Kamis (26/3/2026), memunculkan sejumlah catatan kritis dari berbagai elemen masyarakat. Ketua Aliansi Gerakan Anak Meranti (GERAM), Apen Taruna, S.P., M.Ling., menilai sejumlah data yang dipaparkan Bupati AKBP (Purn) H. Asmar justru menyiratkan pekerjaan rumah yang masih berat bagi pemerintah daerah.
"Kami tidak menafikan adanya kemajuan. Tapi data yang dibacakan Bupati sendiri perlu dibaca lebih jujur. Ada angka-angka yang seharusnya menjadi cambuk, bukan dijadikan piala," tegas Apen dalam keterangannya usai rapat paripurna.
Sorotan pertama GERAM tertuju pada angka kemiskinan. Dalam LKPJ yang disampaikan, Bupati Asmar menyebut tingkat kemiskinan di wilayahnya turun menjadi 20,51 persen pada tahun 2025. Namun bagi Apen, penurunan tersebut belum cukup untuk disyukuri sepenuhnya.
"Kalau kita bandingkan dengan rata-rata nasional yang ada di kisaran 9 persen, angka kita masih lebih dari dua kali lipatnya. Artinya 1 dari 5 warga Meranti masih miskin. Ini bukan prestasi, ini keprihatinan," ucapnya dengan nada tegas.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi mendalam terkait program pengentasan kemiskinan yang telah berjalan selama ini, apakah benar-benar menyentuh akar masalah atau hanya bersifat simbolis, terutama di wilayah kepulauan yang akses sarana dan prasarana terbatas.
Kritikan juga dilontarkan terkait kondisi keuangan daerah. Berdasarkan data yang tercantum dalam LKPJ, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp111 miliar atau senilai 42,17 persen dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, dari total pendapatan daerah yang mencapai Rp991 miliar, sebesar Rp824 miliar atau sekitar 83 persen bersumber dari transfer pemerintah pusat.
"PAD kita hanya menyumbang sekitar 11 persen dari total pendapatan. Sisanya kita bergantung pada pusat. Ini kondisi yang harus jujur kita akui sebagai kelemahan struktural yang perlu segera diatasi," papar Apen.
Menurutnya, Kepulauan Meranti sesungguhnya menyimpan potensi ekonomi yang besar namun belum digarap secara optimal. Ia menyebut sektor sagu, perikanan, hingga posisi geografis Meranti yang berada di jalur pelayaran Selat Malaka sebagai peluang strategis yang seharusnya bisa mendongkrak PAD secara signifikan jika dikelola dengan kebijakan yang tepat dan terencana.
Pada sisi pertumbuhan ekonomi, Bupati Asmar memaparkan angka pertumbuhan sebesar 3,62 persen pada tahun 2025, naik dari angka 3,33 persen pada tahun sebelumnya. Meskipun mengakui tren positif tersebut, Apen mengingatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi Meranti masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Naiknya ada, tapi kenaikan 0,29 poin dalam setahun itu belum cukup untuk bicara pemulihan ekonomi yang berarti. Kita perlu pertumbuhan yang lebih bertenaga, bukan sekadar bergerak di tempat," jelasnya.
GERAM juga menyoroti realisasi anggaran yang dalam LKPJ tercatat hanya menyentuh angka 81 persen baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Dari target pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,2 triliun, yang berhasil masuk hanya Rp991 miliar – menjadikan selisih hampir Rp220 miliar.
"Di daerah dengan angka kemiskinan 20 persen, setiap rupiah yang tidak terserap adalah layanan yang tertunda bagi masyarakat. Saya tidak langsung menyebut ini kegagalan, tapi ini harus dijelaskan secara transparan – program apa yang tidak jalan, dan kenapa tidak bisa terealisasi dengan baik," tandasnya.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan kenaikan dari 69,64 menjadi 70,02, Apen menilai lajunya masih terlalu lambat. Kenaikan kurang dari 0,4 poin dalam setahun, kata dia, tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan Kepulauan Meranti dari rata-rata indeks pembangunan manusia provinsi Riau.
