MEDAN, PAB— Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.3/3454/IX/2026 tanggal 17 September 2026 yang mengangkat Sumikan, SH sebagai Kepala Subbagian (Kasubbag) Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumut hingga kini belum terealisasi sepenuhnya.
Sumikan yang telah dilantik pada 5 Oktober 2026 mengaku hingga kini belum menerima serah terima jabatan tersebut dari Kepala Dinas LHK Sumut, Heri Wahyudi Marpaung.
"Benar, saya dilantik menjadi Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut pada 5 Oktober 2026," kata Sumikan kepada media ini, Kamis (19/11/2026).
Namun, menurut Sumikan, jabatan itu tidak diserahterimakan kepadanya. Jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut justru dipegang Pelaksana Harian (Plh) bernama Amarico.
"Hingga saat ini saya tak diberikan jabatan itu. Saat ini jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian dipegang Plh bernama Amarico. Pada tanggal 9 Oktober 2026, saya dipanggil Kadis LHK Sumut tapi tak diberikan jabatannya," ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Sumikan mengaku tidak bisa berbuat banyak dalam mempertahankan amanah yang diberikan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution. Ia menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada pimpinan dan bertawakal kepada Allah SWT.
"Kalau Pak Kadis tak menserahterimakan jabatan itu kepada saya, apalah daya saya. Saya hanya pasrah kepada kebijakan Bapak Gubernur dan bertawakal pada Allah SWT," pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kamis (19/11/2026), Kadis LHK Sumut Heri Wahyudi Marpaung meminta wartawan menanyakan soal jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut. Ia mengaku Sumikan tidak datang saat akan diserahterimakan jabatan.
"Dia tak datang saat akan sertijab. Cek saja bang. Dia (Sumikan, red) dalam pemeriksaan khusus di Inspektorat Sumut," katanya.
Heri membenarkan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian DLHK Sumut saat ini di-Plh-kan kepada Amarico. "Benar bang (diberikan jabatan pada Amarico, red). Beliau (Sumikan, red) dalam pemeriksaan. Silahkan tanya inspektorat," jelasnya.
Terkait dugaan motif tidak diberikannya jabatan tersebut karena adanya dugaan menutupi persoalan proyek di DLHK Sumut, Heri mempersilakan dilakukan investigasi di lingkungan dinasnya. "Silahkan aja di investigasi," tantangnya.
Menanggapi polemik ini, Kamis (20/11/2026), Pengurus Forum Komunikasi Suara Masyarakat (FKSM) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa motif Kadis LHK Sumut tidak menserahterimakan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Sumikan.
"Dugaan saya, pembangkangan SK Gubsu oleh Heri Wahyudi Marpaung hingga tak memberikan jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian kepada Sumikan karena menutupi skandal penggunaan APBD Sumut di dinas itu. Belakangan merebak isu liar atas proyek di dinas itu. APH kami harapkan periksa masalah itu," kata Ketua Umum FKSM, Irwansyah.
Irwansyah juga menilai, tindakan tidak melaksanakan SK Gubernur tersebut berpotensi melanggar Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2014, karena Gubernur adalah Pejabat Pembina Kepegawaian tertinggi di provinsi. SK pelantikan Gubernur itu wajib dilaksanakan oleh semua Kepala Dinas.
"Selain itu, dalam PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 133, dijelaskan pejabat yang dilantik harus segera melaksanakan tugas. Hingga yang menolak melantik berpotensi melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain itu dalam PP No. 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf j diatur sanksi hukuman disiplin jika menolak melaksanakan perintah atasan," tegasnya.
Irwansyah meminta Gubernur Sumut, Inspektorat, BKD dan DPRD Sumut turun tangan menyelesaikan masalah ini agar pejabat tidak sewenang-wenang dalam menolak keputusan Gubernur hingga merusak tatanan pemerintahan di Sumut.
Hingga berita ini diturunkan, keterangan dari Gubernur Sumut dan Kepala Inspektorat Sumut belum diperoleh. Konfirmasi yang dilayangkan via pesan WhatsApp, Kamis (19/11/2026), belum ditanggapi.

