DUMAI, PAB– Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Dumai menggelar rapat konsolidasi tindak lanjut guna membahas dan mencari solusi terbaik terkait pengelolaan Aliansi Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Kecamatan Sungai Sembilan. Pertemuan strategis ini dilaksanakan pada hari Senin, 25 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor KSOP Kelas I Dumai, dan berlangsung secara intensif mulai pukul 14.00 WIB hingga 22.30 WIB.
Rapat penting ini dipimpin langsung oleh Kepala KSOP Dumai, Kapten Diaz Saputra, S.T., M.B.A., dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan utama, antara lain Ketua DPRD Kota Dumai Agus Miswandi, S.A.B., Wakil Ketua DPRD Kota Dumai H. Johannes M.P. Tetelepta, S.H., M.M., Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian Kota Dumai, Wakapolres Dumai, perwakilan PT Agro Murni, serta sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan.
Dalam pertemuan yang sarat dengan diskusi, masukan, dan penyamaan persepsi tersebut, seluruh pihak yang hadir akhirnya mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani bersama. Adapun pokok-pokok kesepakatan yang disepakati sebagai landasan operasional ke depan adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan Kegiatan Bongkar Muat: Seluruh kegiatan bongkar muat di lingkungan PT Agro Murni akan diatur dengan sistem bergantian hingga batas waktu Rabu, 17 Juni 2026. Pola pelaksanaannya mengacu pada kesepakatan yang telah disusun sebelumnya oleh Koperasi Sungai Sembilan Mandiri Sejahtera, SP3, dan UUPJ TKBM Pelabuhan Dumai. Mekanisme ini diberlakukan guna menjamin kelancaran operasional, keadilan pembagian jatah kerja, serta menghindari perselisihan antar pelaku usaha.
2. Agenda Rapat Lanjutan: Pada tanggal 17 Juni 2026 mendatang, secara resmi akan diselenggarakan rapat tindak lanjut dengan lingkup partisipasi yang lebih luas. Pertemuan ini akan mempertemukan 13 koperasi yang tergabung dalam aliansi, Koperasi TKBM Pelabuhan Dumai, 3 serikat pekerja, pihak perusahaan pengguna jasa, serta instansi terkait. Rapat ini menjadi tonggak penting untuk merumuskan aturan main yang lebih menyeluruh, permanen, dan mengakomodasi kepentingan seluruh elemen yang terlibat.
3. Penegakan Aturan Hukum: Seluruh pihak sepakat untuk mematuhi dan menjalankan poin-poin kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran, ketidaksesuaian pelaksanaan, atau hal-hal yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kelancaran pelayanan pelabuhan, maka permasalahan tersebut akan ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala KSOP Dumai, Capt. Diaz Saputra, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas semangat musyawarah dan keterbukaan seluruh peserta rapat. Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menjaga stabilitas, kepastian hukum, dan harmonisasi hubungan kerja di lingkungan pelabuhan Dumai, khususnya di wilayah Sungai Sembilan.
"Kita ingin memastikan roda ekonomi di pelabuhan berputar lancar, tertib, dan memberikan manfaat yang adil bagi para pekerja maupun perusahaan. Kesepakatan hari ini adalah langkah konkret kita menuju tata kelola yang lebih baik. Kami berharap semua pihak memegang teguh apa yang telah disepakati demi kemajuan bersama," ujar Capt. Diaz Saputra.
Sementara itu, Ketua DPRD Dumai, Agus Miswandi, menilai hasil rapat ini sangat positif dan menjadi bukti bahwa setiap permasalahan dapat diselesaikan melalui jalur dialog dan musyawarah. Ia berharap kesepakatan ini tidak hanya berhenti di atas kertas, tetapi berjalan efektif di lapangan hingga rapat lanjutan dilaksanakan nanti.
Dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan ini, diharapkan potensi konflik dapat diredam, rasa keadilan terpenuhi, dan kegiatan bongkar muat di wilayah kerja KSOP Dumai tetap berjalan aman, tert
KSOP Dumai Gelar Rapat Konsolidasi: Atur Mekanisme Bongkar Muat dan Jadwalkan Pertemuan Lanjutan Bersama 13 Koperasi
