Dumai PAB---
Datuk Hermanto Ketua LAMR Kecamatan Bukit Kapur masa Periode 2023-2028 menyatakan sikap tegas mendukung sepenuhnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah Presiden,Sabtu (31/1/2026).
Pernyataan sikap ini disampaikan kepada awak media, terkait isu hangat Peralihan Polri di bawah kementerian walau sudah dibahas di komisi III beberapa waktu lalu.
kejelasan Datuk Hermanto selaku Ketua LAMR Kecamatan Bukit Kapur struktur komando merupakan fondasi utama agar penegakan hukum berjalan efektif, profesional, dan akuntabel.
Datuk Hermanto Selaku Ketua LAMR Kecamatan Bukit Kapur bahwa menilai posisi Polri di bawah Presiden bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut arah tanggung jawab institusi negara.
Dengan satu garis komando nasional, Polri diyakini mampu bekerja lebih fokus tanpa intervensi kepentingan tertentu.
“Polri adalah alat negara, bukan alat kepentingan. Ia harus berdiri di bawah satu komando nasional agar tidak terpecah oleh tarik-menarik kepentingan,” ujarnya.
Ia memandang Polri sebagai simpul kepercayaan publik terhadap keadilan, sehingga kedudukannya harus jelas dan tidak berada di ruang abu-abu birokrasi.
Katanya, penempatan langsung di bawah Presiden justru memperkuat akuntabilitas karena setiap kebijakan dan tindakan institusi dapat dipertanggungjawabkan secara langsung kepada kepala negara sebagai representasi kedaulatan rakyat.
“Dalam struktur yang jelas, kewenangan tidak liar dan kekuasaan tidak kehilangan batas,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar polemik pemindahan posisi Polri tidak mengalihkan perhatian dari agenda yang lebih substansial. Baginya, yang jauh lebih mendesak adalah peningkatan profesionalisme, transparansi, serta reformasi internal tubuh Polri.
“Bangsa ini tidak kekurangan wacana, tapi sering kehilangan fokus. Yang dibutuhkan hari ini adalah Polri yang profesional, humanis, dan berani berdiri di sisi keadilan,” tambahnya.
Datuk Hermanto juga menekankan untuk supaya Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan baik itu dipusat provinsi maupun dikabupaten untuk wilayah Indonesia ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat, serta pembenahan sistem pengawasan internal agar kepercayaan publik terus meningkat.
Sebagai tokoh dan ketua adat yang dituakan untuk masyarakat bukit kapur dan Dumai pada umum nya berharap dapat melihat Polri sebagai teladan institusi negara yang tegas namun beradab.
Menurutnya, kekuatan negara bukan lahir dari kekerasan, melainkan dari kewibawaan hukum yang dijalankan dengan nurani.
Dalam peristiwa ini Datuk Hermanto Selaku Ketua LAMR Kecamatan Bukit Kapur mengajak masyarakat menyikapi isu ini secara jernih dan dewasa.
Ia meyakini negara yang kuat dibangun dari hukum yang tegak, struktur yang jelas, serta aparatur yang sadar akan tanggung jawab moralnya kepada rakyat.
