Dumai, (PAB) ---
21 Oktober 2025 - Masyarakat Komplek Pelindo Dumai kembali memperjuangkan kepemilikan rumah mereka melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Dumai. RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, H. Hasrizal, dan dihadiri oleh hampir semua anggota Komisi III, manajemen Pelindo Dumai, Badan Pertanahan Kota Dumai, dan Dinas Tata Ruang.
Permasalahan kepemilikan rumah ini telah berlangsung hampir 10 tahun dan menjadi perhatian serius bagi masyarakat Komplek Pelindo Dumai. Ustadz Jefrizar, perwakilan masyarakat, mengucapkan terima kasih kepada DPRD Dumai atas perhatian dan keseriusan dalam menangani permasalahan ini. Saipul Hidayat, perwakilan eks karyawan Pelindo, menyampaikan tuntutan aspirasi warga eks Pelindo terkait kepastian kepemilikan rumah mereka.
Tuntutan Masyarakat
Masyarakat Komplek Pelindo Dumai menuntut kepastian kepemilikan rumah mereka yang telah dibeli dari eks karyawan Pelindo. Mereka merasa bahwa permasalahan ini telah bertele-tele dan tidak ada kejelasan serta titik terang penyelesaian. Mereka meminta Pelindo untuk memberikan jawaban pasti terkait kepemilikan rumah ini.
Tanggapan Pelindo
GM Pelindo Dumai, Jonatan Ginting, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan permasalahan ini kepada manajemen pusat dan masih menunggu petunjuk lebih lanjut. Beliau juga menambahkan bahwa Pelindo Cabang Dumai tidak dapat mengambil keputusan tanpa persetujuan dari manajemen pusat.
Sikap Pemerintah Kota Dumai
Kepala Dinas Tata Ruang, Faridz, menyampaikan bahwa tanah Pelindo bukan masuk dalam tanah konsesi melainkan kawasan hijau yang telah ada surat pelimpahan aset dari Caltex di tahun 80an kepada Departemen Perhubungan Laut. Pihak BPN sendiri masih mendalami persoalan ini dan mengharapkan penyelesaian di tingkat internal.
Kesepakatan
RDP ini diakhiri dengan kesepakatan bahwa Pelindo akan memberikan jawaban atas permasalahan ini dalam waktu satu pekan. Ketua Komisi III, H. Hasrizal, akan terus berjuang bersama eks karyawan Pelindo untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terkait kepemilikan rumah mereka. Jika perlu, DPRD Dumai akan menemui manajemen pusat Pelindo dan kementerian terkait di Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Komplek Pelindo Dumai.
