Jakarta, PAB-Online
Presiden Joko Widodo mengatakan dana Pilkada serentak yang mencapai Rp7 triliun seluruhnya ditanggung Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD).
"Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD," kata presiden saat memimpin Rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu.
Seperti yang dikutip LKBN Antara, Jokowi mengatakan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 20015 tentang Pilkada,pendanaan Pilkada dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN.
"Dengan demikian pemerintah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa didanai oleh APBD," kata Jokowi.
Presiden mengungkapkan, kekurangan biaya pengamanan bisa dibantu dari APBN. Dia meminta Menkopolhukkam, Mendagri, Kapolri dan Menkeu secepatnya berkoordinasi soal penganggaran untuk keamanan ini.
"Dan saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya untuk mendeteksi sedini mungkin. Mungkin kemungkinan adanya berbagai potensi adanya yang mengganggu keamanan Pilkada," katanya.
Presiden mengatakan Pilkada yang aman akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi. "Pelaksanaan Pilkada serentak yang aman akan menjadi tolok ukur bagi demokrasi kita," kata dia.
Presiden mengungkapkan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 ini meliputi 269 Pilkada yang terdiri dari sembilan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota. (KR)
Presiden Nyatakan APBD Tanggung Biaya Pilkada Serentak
Redaksi
Kamis, 09 Juli 2015 - 11:11:29 WIB
Pilihan Redaksi
IndexGawat ! Minyak Goreng Bakal Menghilang Lagi
Tank Made in Bandung Makin Diminati
Pemaksaan Relokasi Masyarakat Melayu Rempang, dapat Mengganggu Stabilitas Nasional
Sebagai Presiden: Jokowi harus Melindungi Rakyatnya
Demokrat Lebih Cocok Gabung dengan KIM
Pendukung Prabowo di Jawa Timur Makin Solid
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Nasional
Temenggung Djoker Diduga Intimidasi Wartawan, Minta Hapus Berita PETI Sianida dan Merkuri
Jumat, 19 April 2024 - 00:12:06 Wib Nasional
Pemkab Simalungun Terima Sertifikat Bebas Frambusia 2024 dari Kemenkes RI
Kamis, 07 Maret 2024 - 13:50:13 Wib Nasional
Pj Sekda Aceh Timur Serahkan 3 Rancangan Qanun ke DPRK
Rabu, 15 November 2023 - 11:45:29 Wib Nasional