Subulussalam,(PAB)-----
Krisis keuangan yang melanda Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam semakin memprihatinkan. Dana transfer pemerintah pusat yang seharusnya menopang pembangunan dan pelayanan publik justru dipotong hingga 25 persen atau setara Rp. 60,98 miliar pada Tahun Anggaran 2025.
Kondisi ini kian menegaskan lemahnya tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Subulussalam, Uztad Rayit Bancin.
Lebih dari setahun menjabat, Pemko Subulussalam nyaris tidak menunjukkan geliat pembangunan berarti. Selain itu, tata tertib kepegawaian dinilai kacau balau, pelayanan publik terbengkalai, bahkan sejumlah program prioritas yang pernah dijanjikan saat kampanye justru tidak terealisasi.
“Janji kampanye yang disampaikan pada saat debat kandidat di DPRK Subulussalam, seperti penyelesaian defisit dalam tiga tahun dan pemberian lahan sawit kepada masyarakat yang tidak memiliki kebun, hingga kini tidak ada realisasi. Justru defisit kian membengkak,” ungkap Hasan Gurinci, Ketua DPD LP Tipikor Nusantara Kota Subulussalam, Senin (02/09/2025).
Menurut Hasan, banyak alokasi dana yang mestinya dicairkan untuk masyarakat juga mandek, mulai dari Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK). Ironisnya, honor kepala desa dan perangkat desa selama tujuh bulan tahun 2024 hingga kini belum dibayarkan, sehingga memicu keresahan serius di tingkat pemerintahan gampong.
“Kami menduga anggaran yang seharusnya diprioritaskan untuk pembayaran honor aparatur desa justru digunakan lebih dulu untuk membayar utang politik. Situasi ini mencerminkan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam mengemban amanah. Bila kondisi ini terus dibiarkan, Pemko Subulussalam akan hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, kami mendesak Wali Kota Uztad Rayit Bancin untuk legowo mengundurkan diri demi menyelamatkan daerah,” tegas Hasan Gurinci.
Kondisi defisit anggaran dan terhambatnya pembangunan di Kota Subulussalam kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Masyarakat menunggu langkah nyata dari pemerintah daerah maupun lembaga pengawas untuk mencari solusi atas krisis yang terus berlarut-larut ini.(BA)