TANJUNGBALAI, PAB -
Plt Wali Kota Tanjungbalai H. Waris Thalib menyampaikan apresiasi kepada Stasiun BKIPM Tanjungbalai - Asahan atas pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dan merupakan satu hal yang dicita – citakan oleh seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia.
Hal itu disampaikan Plt Wali Kota H. Waris Thalib ketika menerima kunjungan kerja Kepala Stasiun KIPM Tanjungbalai Asahan Sondang Sitorus, Kamis (07/06/2022).
Dikatakannya, prinsif Good Goverment dan Clean Goverment adalah merupakan prinsif yang tidak bisa dielakkan atau diabaikan. Tuntunan itu telah menjadi tuntunan dunia dan merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintah termasuk BKIPM dalam mendukung menciptakan zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
Semoga BKIPM Tanjungba Asahan bisa memperoleh predikat WBK dan WBBM nantinya, pungkas Plt. wali Kota Tanjungbalai itu.
Untuk dapat diketahui pencanangan zona Integritas adalah tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Sementara Kepala Stasiun BKIPM Sondang Sitorus mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemkot Tanjungbalai dalam mewujudkan pencanangan zona WBK dan WBBM diwilayah kerjanya.
Menurut Sondang, keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas masing - masing individu yang memiliki relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi tempat individu tersebut melakukan kegiatannya.
Zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ujar Kepala Stasiun BKIPM Tanjungbalai-Asahan itu.(fir)