?MEDAN,(PAB)----
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara, menyikapi lambannya penuntasan skandal penjualan aset eks-Hak Guna Usaha (HGU) PTPN yang kini menjadi proyek Citraland di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, DPD GMNI SUMUT melalui Ketua Bung Paulus Gulo kembali menyuarakan desakan keras kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (8/9/25).
"Kasus ini bukan sekadar sengketa lahan biasa, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang terstruktur dan sistematis, melibatkan sindikat "mafia tanah" yang berani merampok hak konstitusional negara." ucap bung Paulus
?Praktek manipulasi status HGU menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) tanpa menyerahkan 20% lahan kepada negara adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan ekonomi bangsa. Ini adalah perampokan aset negara yang terencana, dilakukan oleh oknum-oknum yang diduga kuat berasal dari lingkaran BUMN, pihak swasta, dan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR. Mereka adalah wajah dari oligarki yang tak pernah kenyang, menjadikan aset rakyat sebagai bancakan pribadi.
?GMNI Sumut mengecam keras sikap Kejaksaan yang seolah-olah berjalan di tempat. Kami mendesak Kejaksaan untuk tidak ragu-ragu. Identifikasi dan tangkap para otak pelaku, siapapun mereka! Lakukan audit menyeluruh untuk memulihkan kerugian negara hingga ke rupiah terakhir.
"Kejaksaan harus membuktikan bahwa mereka adalah garda terdepan pemberantasan korupsi, bukan benteng bagi para penjahat kerah putih alat oligarki." tegasnya.
?Dalam situasi politik nasional hari ini, di mana semangat anti-korupsi dan penegakan hukum berkeadilan menjadi prioritas utama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penuntasan kasus ini adalah ujian integritas yang tak boleh gagal. Kami meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen teguh untuk menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi.
?"Kami menegaskan, GMNI Sumut akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Kami tidak akan berhenti menekan Kejaksaan sampai keadilan ditegakkan, para penjahat dipenjarakan, dan aset negara dikembalikan kepada rakyat. Jangan biarkan harapan masyarakat dikhianati! Kami menuntut Kejaksaan untuk bergerak cepat, transparan, dan akuntabel. Hentikan drama ini, dan segera tangkap para koruptor!" terangnya mengakhiri. (Rat)
