MEDAN,(PAB)----
Pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) mengaku sudah menerima berkas Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus tenggelamnya Kapal Motor Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatra Utara, Senin (18/6) lalu.
SPDP tersebut yakni milik 4 orang yang sudah menjadi tersangka dalam kasus tersehut yakni Nakhoda Kapal Sinar Bangun, Poltak Soritua Sagala, Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, Golpa F Putra, Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir, Rihad Sitanggang dan anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang.
“Ya, sudah kita terima SPDP tersangka kasus Sinar Bangun. Namun, belum ditunjuk Jaksa Penuntut Umum, karena masih dibagian sekretariat Kejati Sumut. Belum ada disposisi untuk untuk JPUnya dari Pak Kajati,” kata Sumanggar, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, menjawab pertanyaan di kantornya di Medan, Senin (2/7/18).
Pihak Kejatisu dan Polda Sumut, menurut Sumanggar, terus berkoordinasi dalam penanganan kasus ini. Sejauh ini masih SPDP, sedangkan berkas perkara milik tersangka belum mereka terima.
“Ini kasus nasional, pastinya dilakukan kordinasi bersama. Kasus ini, menjadi penanganan khusus dan menjadi atensi kita pihak Kejaksaan,” ujarnya.
Selain empat tersangka itu, Pihak Polda Sumut juga menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samosir, Nurdin Siahaan sebagai tersangka dalam kasus karamnya KM Sinar Bangun, yang mengakibatkan 164 orang masih dinyatakan hilang. Namun, Sumanggar mengakui belum menerima SPDP miliki Nurdin Siahaan dari pihak penyidik Kepolisian.
“Belum, nanti bila ada perkembangan saya kabari lagi kepada rekan-rekan media lah,” pungkasnya.
Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 302 dan atau 303 UU Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Jo pasal 359 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1,5 miliar. (Tulus)
