TANJUNGPINANG,(PAB)---
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Sirajudin Nur menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang menghentikan impor vaksin dari luar negeri berimbas terhadap ketersediaan vaksin di Provinsi Kepri.
Dinas Kesehatan 7 Kabupaten/Kota di Kepri pun sudah menghentikan layanan vaksinasi Covid-19, dosis satu, dua, tiga atau booster. Adapun Penghentian layanan vaksinasi ini disebabkan karena stok vaksin yang mengalami kekosongan.
Menyoroti kondisi demikian, Sirajudin Nur pun mendesak dengan tegas Satgas Covid-19 agar segera menerbitkan edaran penghapusan Antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan.
Adapun Penghapusan syarat perjalanan yang dimaksud ini bersifat sementara, sampai tersedianya vaksin Covid-19 dan layanan vaksinasi dapat berjalan kembali.
“Saya minta Satgas keluarkan edaran kepada para pihak yang berkepentingan untuk memberikan kemudahan perjalanan bagi warga yang belum menerima vaksin booster sampai dengan tersedianya vaksin,” paparnya pada Selasa pekan lalu.
Sirajudin menjelaskan, penerbitan edaran penghapusan syarat antigen dan PCR penting untuk meminimalisir miskomunikasi sesama instansi penegakkan protokol kesehatan.
“Jangan sampai terjadi miskomunikasi pada pelaksanaan di lapangan, karena tidak adanya kordinasi yang terpusat dari Satgas Covid-19,” Ia mengingatkan. (Red)
.jpg)