SUNGGAL, (PAB)--
Pemerintahan Desa di Kabupaten Deliserdang terpantau banyak yang tidak transparan dalam kelola Dana Desa (DD) padahal kucuran DD tahap I kedesa-desa terbilang sudah terkucur.
Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deliserdang melalui Sahlan Sekretaris jumat 17/6 menyatakan Pihaknya telah wanti-wanti menghimbau Pemerintahan Desa agar up-date Info Grafis APBDes guna keterbukaan informasi dan optimalisasi pengawasan.
Sahlan juga menegaskan setiap tahun KPK melalui Inspektorat akan meminta laporan dan dokumentasi terkait pengelolaan DD.
Berdasarkan pantauan media di desa Tj. Selanat Sunggal, Tanjung Anom dan Durin Jangak Kecamatan Pancur Batu Info Grafis APBDes tidak terpampang dikantor Desa begitu pula Laporan Realisasi APBDes T.A sebelumnya.
Sekretaris Desa Tj. Anom Wanda ketika dikonfirmasi hal ini menyatakan telah menugaskan Perangkatnya namun belum siap cetak.
Sementara Sekretaris Desa Durin Jangak ketika dipertanyakan hal ini dikantornya 17/6 gagal terkonfirmasi.
Hal ini mengundang prhatian Ka. Investigasi DPD LSM Penjara Sumut Dra. Yetti Defrina yang menurutnya sistem informasi yang baik dan transfaran dari Pemdes akan memudahkan pengawalan awak media dalam tupoksinya, dan guna menjaga nilai manfaat DD terhadap kepentingan Masyarakat desa.
Kepada wartawan di dusun II b Desa Tj. Selamat jumat malam, Yetty menyatakan berdasarkan hasil investigasi banyak temuan pekerjaan fisik dari DD yang berkwalitas rendah bahkan ada yang terkesan asal jadi.
"Kami menghimbau kepada rekan Para Kades untuk transparan dan berhati-hati kelola DD agar tidak terjadi penyalahgunaan dan masuk ke ranah hukum", tegas Yetti. (AG)
.jpg)