KEPRI,(PAB)---
Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan jajarannya untuk tidak membangun rantai birokrasi yang berbelit-belit, sehingga menyusahkan masyarakat dan investasi. Rantai perizinan juga harus dibuat secepatnya dan tidak saatnya lagi berlama-lama.
“Jangan banyak buang waktu yang akhirnya merugikan daerah ini. Bukan zamannya lagi membuat urusan berbelit-belit. Semuanya harus sederhana dan cepat,” kata Nurdin usai menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Sahid Hotel, Jakarta, pekan lalu.
Musrenbangnas RKP 2019 ini dibuka langsung Presiden Joko Widodo. Hadir pada kesempatan itu Wakil Presiden HM Jusuf Kalla, serta sejumlah Menteri Kabinet Kerja, para gubernur, bupati dan wali kota. Dari Kepri, Nurdin didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan Kepala Barenlitbang Naharuddin MTP.
Pada acara dengan tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas itu, Presiden Jokowi memang menekankan pentingnya waktu. Menurut Jokowi, komoditas yang paling mahal di dunia adalah waktu. Jokowi menegaskan jajarannya untuk tidak membuang-buang waktu.
Gubernur Nurdin pun meneruskan pesan Presiden Jokowi kepada jajarannya untuk tidak membuang-buang waktu. Menurut Nurdin, rantai prosedur perizinan di Kepri harus cepat.
Sebagai daerah tujuan investasi, kata Nurdin, Kepri harus memberikan percepatan perizinan. Mestinya, perizinannya yang diberikan harus dalam hitungan jam. Menurut Nurdin, Pemprov Kepri akan terus mendorong penyederhanaan perizinan agar semakin cepat dan singkat.
“Kata Presiden, kalau mindset kita masih seperti itu ya sudah akan sulit maju kita. Dunia sudah berubah masak kita masih bertele-tele menjadi ribet. Mau jadi apa kita,” kata Nurdin mengutip arahan Presiden pada acara tersebut.
Beberapa arahan Presiden Jokowi memang sudah dilakukan Nurdin. Jokowi memang menitip pesan kepada kementerian lembaga dan pemerintah daerah agar jangan ada ketergantungan dengan APBN dan APBD saja.
Pada beberapa proyek infrastruktur, Kepri malah menawarkan investasi swasta dan asing. Makanya beberapa proyek strategis di Kepri langsung mendapat restu Presiden seperti Pembangunan Jembatan Batam Bintan, Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, Pengembangan dan Modernisasi Bandara Hang Nadim dan Pembangunan Batam LRT (Light Rapit Transit).
Pembangunan infrastruktur yang dilakukan, juga sejalan dengan arahan Presiden. Termasuk pembangunan sumberdaya manusia. Karena saat memberi arahan, Jokowi menyampaikan tahapan besar adalan investasi di bidang infrastruktr dan sumber daya manusia.
“Ini yang serius dalam membangun negara yang kita cintai ini,” kata Jokowi.
Sekdaprov Arif Fadillah juga menyampaikan bahwa dia akan mengawal arahan Presiden dan instruksi Gubernur tentang percepatan dan penyederhanaan. Juga komitmen untuk tidak membuang-buang waktu. “Kita sedang memperkuat SDM untuk itu. Yang jelas kita komit membuat semuanya semakin cekat dan singkat,” kata Arif.
Sementara itu, Kepala Barenglitbang Naharuddin mengatakan, perencanaan pembangunan yang dilakukan memang fokus pada pembangunan infrastruktur dan investasi sumberdaya manusia seperti arahan Gubernur. Dengan keterbatasan anggaran, ada skala prioritas pembangunan yang dilakukan.
“Kita mengikuti arahan Presiden dan Bapak Gubernur untuk fokus serta melakukan terobosan terbaik yang manfaatnya jelas untuk masyarakat,” kata Nahar. (MC)
