JAKARTA, (PAB)---
Pengamat kebijakan Publik Amir Hamzah mendesak Ombudsman agar memeriksa Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono terkait pelanggaran pengelolaan sampah di DKI Jakarta yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup saat Soni masih menjabat sebagai Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya hal tersebut dinilai melanggar Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.
“Pada Perda No. 3 Tahun 2013 disebutkan jika tugas pokok pengelolaan sampah harus dilakukan Oleh Dinas Kebersihan. Namun saat itu pengelolaan sampah justru dikerjakan oleh Dinas Lingkungan hidup. Jadi bisa dikatakan kebijakan Dirjen Otornomi Daerah yang sat itu menjabat sebagai Plt Gubernur Soni Sumarsono melanggar aturan,” tegas Amir di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/3/2018).
Pada tahub 2017, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan merampingkan sejumlah SKPD yang tadinya berjumlah 53 menjadi 42 SKPD. Salah satu yang dilebur adalah Dinas Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas Kebersihan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (penggabungan 2 SKPD).
Apalagi menurut Amir pengelolaan sampah saat itu tidak berjalan dengan baik. Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup dan keberishan dalam pengelolaan sampah malah tidak jelas. “Karena tupoksi Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah tidak jelas Pengelolaan sampah di Jakarta tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maka bisa dikatakan hal itu berdampak pemborosan anggaran,” ujar Amir.
Semestinya lanjut Amir Pemprov DKI merubah terlebih dahulu aturan hukum terkait pengelolaan sampah. Dengan begitu meskipun pengelolaan sampah dikelola oleh Dinas lain, kewenangan dan tupoksi lebih terarah. “Jika ada perubahan SKPD, Pemrov DKI harus segera merubah sejumlah aturan terkait kewenangan dan tupoksi dari dibas yang dilebur agar kinerjanya lebih jelas dab terukur,” pungkasnya.(Zul/IND)
