LANGKAT, PAB– Tuduhan monopoli jabatan yang menyeret Kepala Desa Karang Rejo, Suliadi Solehan, SH, memicu polemik di tengah masyarakat. Kades yang juga merangkap sebagai Ketua TKBM Tenaga Kerja Bongkar Muat di salah satu perusahaan di desanya itu sempat mendapat aksi damai dari warga yang menolak rangkap jabatan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan salah seorang warga Karang Rejo kepada wartawan, Minggu 12/7/2026. Warga yang minta namanya dirahasiakan itu menduga rangkap jabatan kades berkaitan dengan rencana penunjukan distributor untuk Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami tahu bang tujuan kades itu ingin menjadi ketua TKBM di Indomarko. Nantinya kan Koperasi Desa Merah Putih membutuhkan distributor pemasok barang, nah Indomarko menjadi salah satu target distributornya. Nanti dia lah yang mengkoordinir transaksi di situ dan pastinya persen penjualan akan masuk ke rekeningnya kades. Jadi tau kan bang arahnya,” ujar warga tersebut.
Kekecewaan warga juga muncul karena menilai kinerja Suliadi Solehan sebagai kepala desa kurang optimal akibat kesibukannya sebagai Ketua TKBM. Karena itu, sebagian warga meminta kades mundur dari salah satu jabatan agar bisa lebih fokus mengurus pemerintahan desa.
Kades Bantah Ada Niat Memperkaya Diri
Saat dikonfirmasi via WhatsApp, Kepala Desa Karang Rejo Suliadi Solehan membantah tuduhan ingin memperkaya diri melalui rangkap jabatan.
“Tidak ada sedikitpun niat saya dalam hal ini ingin memperkaya diri sendiri. Saya mutlak bekerja untuk kepentingan rakyat saya,” jelas Suliadi.
Ia mengakui adanya rangkap jabatan. Namun menurutnya hal itu terjadi karena masa transisi pergantian kepengurusan TKBM. Adanya kesalahpahaman disebutnya berujung pada gesekan yang tidak bisa diselesaikan melalui mediasi.
“Oleh karena itu pihak perusahaan dan aparat penegak hukum mengambil sikap agar untuk saat ini kepengurusan diambil alih oleh saya, dan saya setujui. Fikir saya demi warga saya apa salahnya. Namun rupanya sebagian pihak tidak terima dan tuntut saya hingga melakukan aksi di depan kantor beberapa waktu lalu. Di situ juga sudah dijelaskan semua. Sekarang kita semua masih menunggu hasilnya,” terangnya.
Suliadi menegaskan prioritasnya adalah memastikan warga bisa bekerja dan tidak ada lagi permasalahan di TKBM. Ia juga menyebut akan menyerahkan proses selanjutnya kepada pengurus untuk ditindaklanjuti.
Soal Isu Kompensasi, Kades: Demi Allah Tidak Ada
Terkait informasi adanya upaya damai dengan kompensasi kepada lembaga yang memobilisasi aksi, Suliadi membantahnya.
“Wah Abang ini mancing-mancing ya. Demi Allah tidak ada bang. Memang ada komunikasi, cuma pihak lembaga menyampaikan akan melaporkan dan membawa permasalahan saya ke jalur hukum. Ya saya bisa apa. Intinya jika nanti ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum dan saya dipanggil, tentunya saya siap dengan segala dokumentasi yang saya punya,” tutupnya.