Jakarta, (Pab-Indonesia)
Sejumlah negara saling berebut wilayah di Laut Cina Selatan selama berabad-abad namun ketegangan baru-baru ini menimbulkan kekhawatiran kawasan ini dapat menjadi pemicu perang dengan dampak global.
Kedaulatan atas kawasan laut serta wilayah di kepulauan Paracel dan Spratly -dua rangkaian kepulauan yang diklaim oleh sejumlah negara. Selain rangkaian pulau ini, ada pula pulau tak berpenghuni, atol, dan karang di seputar perairan ini.
Cina mengklaim sebagian besar kawasan ini -terbentang ratusan mil dari selatan sampai timur di Propinsi Hainan. Beijing mengatakan hak mereka atas kawasan itu bermula dari 2.000 tahun lalu dan kawasan Paracel dan Spratly merupakan bagian dari bangsa Cina.
Tahun 1947, Cina mengeluarkan peta yang merinci klaim kedaulatan negara itu. Peta itu menunjukkan dua rangkaian pulau yang masuk dalam wilayah mereka. Klaim itu juga diangkat Taiwan, yang masih dianggap Cina sebagai provinsinya yang membangkang.
Vietnam menyanggah klaim Cina dengan mengatakan Beijing tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan itu sampai tahun 1940-an dan mengatakan dua kepulauah itu masuk dalam wilayah mereka.
Selain itu Vietnam juga mengatakan mereka menguasasi Paracel dan Spratly sejak abad ke-17, dan memiliki dokumen sebagai bukti.
Negara lain yang mengklaim adalah Filipina, yang mengangkat kedekatan secara geografis ke kepualauan Spratly sebagai landasan klaim sebagian kepulauan itu.
Malaysia dan Brunei juga mengklaim sebagian kawasan di Laut Cina Selatan itu yang menurut dua negara itu masuk dalam zone ekslusif ekonomi, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982.
Brunei tidak mengklaim dua kepuluaan itu namun Malaysia menyatakan sejumlah kecil kawasan di Spratly adalah milik mereka.
Paracel dan Spratly kemungkinan memiliki cadangan besar sumber alam di seputar kepulauan itu. Namun tidak banyak rincian tentang kekayaan mineral ini dan perkiraan didasarkan pada sumber daya mineral di dekat wilayah itu.
Para pejabat Cina memiliki perkiraan yang paling optimistik atas sumber mineral di sana. Menurut data yang dikutip oleh Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), Cina memperkirakan cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel -atau 10 kali lipat dari cadangan milik Amerika Serikat.
Namun para ilmuwan AS memperkirakan jumlah minyak di sana 28 miliar barel. Menurut EIA, cadangan terbesar kemungkinan adalah gas alam. Perkiraannya sekitar 900 triliun kaki kubik, sama dengan cadangan yang dimiliki Qatar. Kawasan itu juga merupakan rute utama perkapalan dan sumber pencarian ikan bagi kehidupan ribuan orang yang tinggal di sekitar.
Bentrokan yang paling parah dalam beberapa dekade ini adalah antara Vietnam dan Cina. Cina menguasai Paracel dari Vietnam tahun 1974, menewaskan beberapa tentara Vietnam.
Tahun 1988, kedua belah pihak bentrok di Spratly, dan Vietnam lagi-lagi kehilangan 70 personil. Filipina juga terlibat dengan ketegangan kecil dengan pasukan Cina, Vietnam dan Malaysia.
Ketegangan terakhir juga melibatkan Cina. Para pejabat Beijing mengeluarkan pernyataan keras, termasuk peringatan kepada negara lain yang mengklaim untuk menghentikan eksplorasi mineral di kawasan itu.
Filipina menuduh Cina menyusun kekuatan militer di Spratly. Klaim yang tidak dapat dipastikan menyebutkan angkatan laut Cina sengaja mensabotase dua operasi eksplorasi Vietnam yang menimbulkan protes anti-Cina terbesar di jalan-jalan Hanoi dan Ho Chi Minh.
Vietnam telah mengadakan latihan militer dengan peluru tajam di lepas pantai mereka, dan operasi itu dianggap Beijing sebaga langkah provokasi.
Selama bertahun-tahun, Cina cenderung mengadakan pertemuan tertutup dengan pemimpin negara lain yang juga mengklaim kepemilikan kawasan itu. Namun negara lain menyerukan bantuan internasional.
Bulan Juli 2010, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton -saat terlibat dalam debat soal sengketa Laut Cina Selatan- menyerukan adanya aturan yang mengikat. Cina menolak dan menyebut usulan Nyonya Clinton sebagai serangan atas Cina.
Sejumla kesepakatan termasuk Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dianggap sebagai salah satu landasan penyelesaian. Namun pada prakteknya, konvensi ini menimbulkan klaim yang semakin tumpang tindih dan tidak berhasil melunakkan posisi Cina dan Vietnam yang tetap mengangkat landasan sejarah.
Baik Filipina dan Vietnam mengadakan perjanjian bilateral dengan Cina dengan menetapkan peraturan untuk kawasan itu. Namun kesepakatan itu tidak banyak artinya.
Peran ASEAN
Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara, ASEAN sudah berhasil menandatangani code of conduct atau kode perilaku dengan Cina tahun 2002. Berdasarkan perjanjian itu, negara-negara yang mengklaim sepakat "menyelesaikan sengketa teritorial dan yurisdiksi dengan cara damai tanpa penggunaan kekerasan, dan melalui perundingan".
Tetapi kejadian akhir-akhir ini menunjukkan Vietnam dan Cina tidak mematuhi semangat kesepakatan itu. Dan para menteri luar negeri ASEAN di Bali pernah menyepakati kerangka acuan untuk penulisan kode perilaku dalam penyelesaian konflik ini.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang bertindak sebagai tuan rumah forumkala itu, mengatakan kerangka acuan ini akan sangat membantu upaya Asean menempuh solusi damai dalam sengketa ini. Marty mengatakan negara-negara ASEAN akan terus membicarakan langkah penyelesaian damai. (raditya)