DAIRI,(PAB)----
Mengkawal perjuangan masyarakat yang berada di lokasi dan daerah terdampak rencana kegiatan eksplorasi tambang PT DPM (Dairi Prima Mineral) di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi. LBH SIKAP (Studi Kebijakan Publik) meminta Bupati Dairi, Ketua DPRD Dairi dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mendukung gerakan masyarakat yang menghendaki peninjauan ulang seluruh kegiatan yang sudah dan akan dilakukan oleh PT DPM di wilayah Kabupaten Dairi.
Maka dari itu,Lembaga Bantuan Hukum Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, segera merespon dan mengambil kebijakan atas penolakan warga terhadap keberadaan tambang seng dan timah PT. Dairi Prima Mineral (DPM).
Pasalnya, anak perusahaan Bakrie Group tersebut dinilai tidak memenuhi standar ramah lingkungan, dan berpotensi mengancam kehidupan masyarakat sekitar tambang, yang berlokasi di Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-pungga, Kabupaten Dairi.
“Kita mendesak Pemkab segera ambil kebijakan. Masyarakat menolak PT. DPM karena membahayakan kehidupan mereka dan merusak alam,” ungkap Direktur LBH SIKAP, Dedi Kurniawan Angkat, SH, Senin (24/5/2021) melalui WhatsApp.
Tidak hanya Bupati Dairi, Dedi dan rekan-rekannya juga menujukan pesan tersebut untuk DPRD Dairi sebagai wakil rakyat, yang harusnya tanggap cepat menyuarakan, dan menggiring persoalan tersebut, hingga memberi solusi.
Lanjut Dedi, ada 3 poin yang harus diberikan solusi atas persoalan tersebut. Pertama, peninjauan ulang izin operasional PT. DPM, yang diajukan melalui Pemkab Dairi. Kedua, meminta Pemkab dan DPDRD Dairi menyurati Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta lembaga lainnya yang berwenang untuk meninjau ulang seluruh izin PT. DPM.
Terakhir, meminta Bupati Dairi dan Ketua DPRD Dairi untuk mengambil kebijakan pro rakyat, memberi solusi, dan menepikan kepentingan PT. DPM. Jika 3 poin ini tidak segera direspon, LBH SIKAP mengancam akan menurunkan massa besar, untuk demonstrasi
Turnip/Dedi Lubis