Jakarta,(PAB)---
Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan membeli 11 Pesawat Tempur Sukhoi SU-35 sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh TNI Angkatan Udara. Pengadaan alutsista ini untuk memperkuat pertahanan udara nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, pesawat Sukhoi SU-35 yang akan datang sudah sesuai dengan spek yang diajukan oleh Kasau. Dia mencontohkan, sudah siap tempur dengan dilengkapi persenjataan Air to Air Missile, Air To Ground Missile, Bomb, Ground Suport Equipment, Simulator, Spare Part termasuk mesin cadangan.
"Apabila Pesawat Sukhoi yang datang tidak sesuai dengan spek yang diminta oleh Kasau, maka saya perintahkan untuk dibatalkan. Kalau diterima berarti saya dan Kasau melaksanakan Insubordinasi kepada Presiden Joko Widodo," tegasnya usai meresmikan pembangunan perumahan, sarana pendidikan dan barak prajurit di Markas Yonkav 7/Sersus, Cijantung, Jakarta Timur.
Gatot menyampaikan bahwa, TNI telah mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan RI dengan tembusan Presiden. Dalam rapat terbatas, lanjutnya, Presiden sudah memerintahkan agar pesawat tempur yang dibeli adalah Pesawat Sukhoi SU-35 siap tempur.
"Semoga 11 Pesawat Sukhoi yang akan datang sudah dilengkapi sesuai dengan persenjataan yang dibutuhkan TNI AU. Hal ini yang menjadi motivasi TNI dalam membeli pesawat tempur dari Rusia," tuturnya.
Selain membeli Sukhoi SU-35 dari Rusia, TNI juga sudah membeli Pesawat Tempur F-16 dan Helikopter Apache dari Amerika Serikat yang semuanya dilengkapi dengan persenjataan. Disamping itu, TNI juga memesan Alutsista lainnya dari negara Tiongkok dan negara-negara Eropa.Demikian tulis Sindo.com
Sebelumnya, anggota Komisi 1 DPR Syaifullah Tamliha meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjelaskan ke publik terkait pengadaan 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia dengan total nilai USD1,14 miliar.
Pasalnya, 11 pesawat tempur tersebut masih belum jelas jenis sistem avionika, radar pesawat tempur, tipe, dan varian persenjataan yang ada di setiap unit Sukhoi SU-35. Tak hanya itu, pengadaan alutsista harus dilakukan transparan dan bebas dari KKN.
Sehingga pesawat itu tidak mubazir nantinya. “Persenjataan pesawat itu harus jelas. Apa benar sudah lengkap atau belum. Apalagi Rusia sudah memberikan diskon,” ujarnya.
(JRK)