MEDAN, PAB— Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan dua usulan terkait inklusivitas pemilih rentan dan akses informasi terkait rekam jejak calon legislatif yang akan dipilih oleh masyarakat.
Usulan tersebut disampaikan Rico Waas saat rapat kunjungan kerja Tim Panja Komisi II DPR RI dalam rangka menghimpun masukan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jumat (20/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Rico Waas menekankan pentingnya jaminan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas serta masyarakat lanjut usia (lansia) saat memberikan hak suara di tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, fasilitas yang belum ramah bagi disabilitas berpotensi memengaruhi kemandirian pilihan masyarakat.
"Kami berharap memang benar-benar bisa berkeadilan untuk semuanya. Yaitu, bagaimana inklusivitas bagi pemilih rentan di pemilu masa mendatang, terutama untuk masyarakat disabilitas dan juga lansia," ujar Rico dalam forum tersebut.
Secara khusus ia juga menyoroti mekanisme pemungutan suara bagi pemilih tunanetra. Selama ini, pemilih tunanetra masih banyak bergantung pada pendampingan di bilik suara, yang menurutnya menyimpan risiko intervensi terhadap netralitas pilihan.
"Apakah tetap memakai yang braille seperti biasanya ataupun memakai sistem audio, karena sepengetahuan kami pada saat yang lalu masih banyak dilakukan pendampingan. Kekhawatirannya adalah pendampingan tersebut sifatnya tidak menjadi netral, akhirnya malah menjadi dorongan kepada salah satu calon," tegas Rico Waas.
Selain persoalan teknis di TPS, poin kedua yang disampaikan orang nomor satu di jajaran Pemko Medan itu adalah minimnya pengenalan pemilih terhadap para kandidat calon legislatif. Ia mengusulkan adanya sistem informasi terpadu yang memuat profil lengkap setiap calon secara terbuka dan mudah diakses masyarakat.
"Dibutuhkan sistem yang lebih baik lagi agar seluruh informasi calon ini benar-benar bisa diakses. Mulai dari partai politiknya, kredibilitasnya, pendidikannya, pandangan politiknya, hingga ideologi politiknya," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menjelaskan bahwa Tim Panja tengah mengejar target penyelesaian draf RUU Pemilu yang memuat lebih dari 400 pasal sebelum bulan Februari mendatang.
Dede Yusuf menyoroti beberapa catatan penting yang terjadi di Sumatera Utara, antara lain tingginya aduan pelanggaran pemilu yang dicatat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), rendahnya partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada), serta isu netralitas aparatur dan penyelenggara.
"Ini menandakan bahwa masyarakat belum mau memilih secara sukarela kecuali ada ongkosnya. Artinya mungkin sosialisasi, pendekatan daripada pihak pemerintah, penyelenggara, dan partai kepada masyarakat ini belum sinkron dengan baik," ungkap Dede Yusuf, seraya berharap para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Utara yang hadir dapat memberikan solusi konkret.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu di wilayahnya bertumpu pada lima pilar utama yang harus dijaga bersama.
"Pertama pemilu yang berjalan secara profesionalitas. Kedua, peserta pemilu yang demokratis dan akuntabel. Ketiga, pemilih yang partisipatif. Keempat, netralitas penyelenggara negara, dan yang kelima adalah menjaga kondusivitas," papar Bobby Nasution.