MEDAN,PAB— Rekan Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang dialami salah seorang masyarakat Kabupaten Simalungun, yang harus menghadapi persoalan biaya pelayanan kesehatan di tengah proses pengajuan program _Universal Health Coverage_ (UHC) di rumah sakit.
Pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Murni Teguh Pematang Siantar tersebut meninggal dunia sebelum proses pengajuan program UHC selesai. Situasi ini meninggalkan persoalan berat bagi keluarga pasien, yang sebelumnya harus berupaya mencari pinjaman demi memenuhi permintaan pembayaran deposit dari pihak rumah sakit sebesar Rp11.708.543.
Ironisnya, keluarga pasien harus mencari pinjaman hingga kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan pembayaran tersebut. Beban keluarga tidak berhenti di situ. Apabila proses pengajuan UHC tidak selesai hingga batas waktu yang ditentukan rumah sakit, keluarga berpotensi kembali menghadapi kewajiban mencari pinjaman untuk membayar keseluruhan tagihan perawatan atau total billing rumah sakit.
Program Gubernur Sudah Baik, Implementasi Perlu Diperkuat
Rekan Indonesia menilai bahwa program Universal Health Coverage (UHC) yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur Sumatera Utara merupakan langkah yang sangat baik dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari kebijakan dan ketersediaan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat mengakses manfaat program tersebut secara cepat, mudah, dan tanpa harus terbebani persoalan administrasi ketika sedang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Rekan Indonesia meminta Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini serta melakukan evaluasi dan koordinasi dengan seluruh rumah sakit di Sumatera Utara.
“Kami berharap adanya standar pelayanan dan mekanisme koordinasi yang jelas antara rumah sakit, Dinas Kesehatan, serta pemerintah kabupaten/kota dalam proses pengajuan UHC, khususnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan medis segera,” ujar perwakilan Rekan Indonesia Sumut.
“Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan melalui program pemerintah justru harus berhadapan dengan tekanan biaya, mencari pinjaman, bahkan terjerat utang hanya karena proses administrasi yang membutuhkan waktu cukup lama,” lanjutnya.
Administrasi Jangan Hilangkan Semangat UHC
“Kami memahami bahwa setiap program memiliki mekanisme dan persyaratan administrasi. Namun, persoalan administrasi hendaknya tidak menghilangkan semangat utama program UHC, yaitu memberikan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat,” tegasnya.
“Program Gubernur Sumatera Utara sudah baik. Sekarang yang perlu diperkuat adalah implementasi dan kecepatan pelayanannya di lapangan,” tambahnya.
Rekan Indonesia berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kesehatan dapat memastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang harus mempertaruhkan kondisi ekonomi keluarganya demi mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
“Pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat. Jangan sampai masyarakat harus berutang untuk mendapatkan kepastian atas hak tersebut,” tutupnya.