HMI Medan Desak Transparansi dan Klarifikasi Kodam I/BB Soal Aktivitas Event Trail di Gunung Sibayak

Selasa, 17 November 2026 | 21:56:24 WIB
Ket.foto: Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Medan, Hasri Muda Maruli Harahap

MEDAN, PAB — Kebijakan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, dengan dalih pemulihan ekosistem menuai kritik tajam. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan menilai kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara tersebut penuh kejanggalan, karena di saat yang sama justru ditemukan aktivitas motor trail dan alat berat di kawasan konservasi itu.

Melalui Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Medan, Hasri Muda Maruli Harahap, memaparkan kontradiksi fakta di lapangan.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026, UPTD Tahura Bukit Barisan menutup jalur pendakian mulai 15 Oktober hingga 15 November 2026, yang kemudian diperpanjang hingga Desember 2026 untuk penataan jalur dan pemulihan alam.

Namun, alih-alih steril dari aktivitas perusak lingkungan, publik justru mendapati dokumentasi kendaraan motor trail dan ekskavator beroperasi di kawasan Gunung Sibayak selama masa penutupan berlangsung.

“Pemulihan Ekosistem Jangan Jadi Tameng”

“Ini ironi yang serius. Di satu sisi masyarakat dilarang mendaki dengan alasan pemulihan ekosistem, tapi di sisi lain motor trail dan alat berat justru masuk ke kawasan yang sama,” tegas Hasri di Medan, Selasa (17/11/2026).

“Jangan sampai pemulihan ekosistem hanya menjadi tameng administratif, sementara praktiknya justru memicu kerusakan baru,” lanjutnya.

Pertanyakan Legalitas Ekskavator

Sebelumnya, Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, berdalih bahwa pengerahan ekskavator bertujuan meningkatkan aksesibilitas dan menyempurnakan jalur evakuasi.

Bagi HMI Cabang Medan, alasan teknis tersebut belum menjawab aspek legalitas dan tata kelola kawasan hutan. Hasri mempertanyakan dasar hukum penggunaan alat berat di kawasan konservasi, identitas pelaksana proyek, sumber anggaran, hingga ada tidaknya kajian dampak lingkungan sebelum alat berat diturunkan.

“Alasan jalur evakuasi tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari pertanyaan publik. Kami menuntut kejelasan apakah pengerjaan ini sudah memiliki izin resmi dan kajian lingkungan, atau justru mengancam kelestarian ekosistem Sibayak,” ujarnya.

Soroti Poster Trail dan Lambang Bukit Barisan

Kejanggalan kian menguat menyusul beredarnya poster promosi kegiatan bertajuk _“Sibayak Mountain Enduro – Offroad ke Puncak Gunung Sibayak”_ yang dijadwalkan pada Minggu, 15 November 2026. Dalam poster tersebut, lambang bertuliskan Bukit Barisan tampak bersanding dengan logo Karo Trail Mania.

HMI Cabang Medan menilai lolosnya aktivitas motor trail saat jalur ditutup membuktikan lemahnya pengawasan UPTD Tahura Bukit Barisan. Di saat yang sama, pencantuman lambang Bukit Barisan memicu spekulasi publik mengenai ada tidaknya dukungan maupun keterlibatan institusional Kodam I/Bukit Barisan.

“Bagaimana mungkin kendaraan bermotor bisa masuk tanpa diketahui pengelola kawasan yang sedang ditutup? Kami juga meminta Pangdam I/Bukit Barisan memberikan klarifikasi terbuka apakah pencantuman lambang institusi di poster tersebut sudah mendapat izin resmi atau justru dicatut penyelenggara,” kata Hasri.

Empat Tuntutan HMI Medan

Atas rangkaian persoalan tersebut, HMI Cabang Medan menyampaikan empat tuntutan tegas kepada pihak terkait:

1. Transparansi Dokumen: Mendesak DLHK Sumut membuka dokumen perencanaan proyek, izin penggunaan ekskavator, pelaksana pekerjaan, sumber anggaran, serta kajian lingkungan.

2. Usut Izin Trail: Meminta keterbukaan mengenai penyelenggara dan dasar perizinan aktivitas motor trail di tengah masa penutupan jalur.

3. Klarifikasi Kodam I/BB: Meminta Pangdam I/Bukit Barisan menjelaskan secara resmi status pencantuman lambang Bukit Barisan dalam poster _Sibayak Mountain Enduro_.

4. Audit Lapangan dan Sanksi: Mendesak pemeriksaan kerusakan ekosistem serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengawasan UPTD Tahura Bukit Barisan.

“Gunung Sibayak bukan sekadar objek wisata, melainkan kawasan penyangga ekosistem yang wajib dilindungi. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, kelalaian pengawasan, atau kerusakan lingkungan, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tutup Hasri.

Terkini