ASAHAN, PAB– Agenda monitoring Komisi B DPRD Kabupaten Asahan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Pasir Mandoge PTPN IV Regional 2, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, ditunda pada Selasa (3/11/2026). Penundaan terjadi setelah adanya perbedaan pendapat terkait unsur peserta monitoring.
Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, mengatakan manajemen PKS Pasir Mandoge menghormati fungsi pengawasan sekaligus menyerap aspirasi dari pihak mana pun.
Namun di sisi yang sama, perusahaan juga wajib memastikan proses monitoring berlangsung sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Sebagai entitas usaha, terdapat berbagai data internal dan sejumlah aspek yang bersifat rahasia dan tidak untuk dikonsumsi publik.
"Pada prinsipnya, PKS Pasir Mandoge PTPN IV Regional 2 menghormati fungsi pengawasan. Namun, dalam agenda monitoring ini terdapat pembahasan mengenai data-data internal perusahaan, termasuk aspek-aspek yang memiliki karakteristik informasi tersendiri. Karena itu, kami perlu memastikan bahwa pembahasan berlangsung dalam forum dan tata cara yang sesuai," ujar Ridho kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Kunjungan monitoring tersebut semula diikuti Komisi B DPRD Kabupaten Asahan bersama perwakilan Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Asahan, serta unsur lembaga swadaya masyarakat. Dalam agenda itu, terdapat sejumlah pokok pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan.
Sesaat sebelum berlangsung, terdapat perbedaan pendapat antara pihak lembaga swadaya masyarakat dengan sejumlah orang yang datang ke lokasi. Mereka mengidentifikasikan diri sebagai wartawan dan bermaksud mengikuti jalannya monitoring ke dalam area pabrik.
Manajemen PKS Pasir Mandoge PTPN IV Regional 2 sempat menawarkan alternatif berupa sesi wawancara setelah proses monitoring selesai, namun ditolak. Setelah tidak ada titik terang, Komisi B DPRD Kabupaten Asahan akhirnya menyarankan agar agenda monitoring ditunda.
"Kita tidak menutup ruang komunikasi. Yang perlu dipahami adalah bahwa setiap forum memiliki ruang lingkup pembahasan, sehingga pengaturan akses perlu disesuaikan dengan substansi dan karakter informasi yang dibicarakan," ujar Ridho.
Menurut Ridho, terdapat perbedaan antara keterbukaan informasi kepada publik dan akses terhadap seluruh materi pembahasan internal perusahaan. Keduanya perlu ditempatkan secara proporsional agar prinsip transparansi tetap berjalan tanpa mengabaikan tata kelola dan tanggung jawab dalam melindungi data-data internal perusahaan negara.
PTPN IV Regional 2, kata Ridho, senantiasa terbuka terhadap evaluasi, masukan, maupun kritik yang disampaikan secara konstruktif. Bagi perusahaan, fungsi pengawasan DPRD dan partisipasi masyarakat merupakan hal yang wajib dihormati. PTPN IV Regional 2 juga siap berkoordinasi apabila agenda monitoring dijadwalkan ulang dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Kami ingin hubungan dengan semua pihak tetap terjaga dengan baik. Perusahaan terbuka untuk berdialog, memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Kami berharap setiap perbedaan dapat diselesaikan secara dewasa sehingga aktivitas usaha tetap berjalan dan manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat," ujar Ridho.
PKS Pasir Mandoge merupakan salah satu unit pengolahan kelapa sawit PTPN IV Regional 2 yang beroperasi di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Keberadaan pabrik ini menjadi bagian dari mata rantai perusahaan yang berperan mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi produk hasil kelapa sawit.
Menurut Corporate Communication PTPN IV Regional 2, Maktal Kunto Aji, aktivitas operasional PKS Pasir Mandoge memiliki keterkaitan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat setempat. Selain memberikan kontribusi kepada penerimaan negara dan pembangunan daerah, keberadaan pabrik ini juga telah membuka kesempatan kerja serta menggerakkan aktivitas ekonomi lokal di sekitar wilayah operasional.
Selama ini, kata Aji, PTPN IV Regional 2 selalu berkomitmen untuk mempertahankan hubungan harmonis dengan masyarakat. Transparansi merupakan prinsip penting untuk dijalankan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan perusahaan.
"Bagi kita, keterbukaan dan profesionalitas merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. PTPN IV Regional 2 juga menghormati setiap aspirasi serta masukan dari masyarakat," ujar Aji.
Lebih lanjut, Aji mengatakan bahwa manajemen PTPN IV Regional 2 selalu membuka ruang dialog menindaklanjuti setiap masukan yang relevan sebagai bagian dari proses evaluasi dan peningkatan kinerja perusahaan. PTPN IV Regional 2 berkomitmen menjaga hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan pers dan lembaga swadaya masyarakat.
"Tujuan kita sama, yakni memastikan kegiatan usaha berjalan dengan baik. Kami tentu mengharapkan dukungan semua pihak agar PKS Pasir Mandoge dan seluruh unit kerja PTPN IV Regional 2 dapat terus beroperasi secara produktif serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara," kata Aji.