MEDAN, PAB – Perkumpulan Aliansi Wartawan Anti Korupsi (AWAKI) menggelar audiensi dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) di ruang kerjanya, Senin (26/10/2026).
Audiensi tersebut dihadiri Ketua AWAKI Bartlomeus Sihotang, Wakil Ketua Hendra Siregar, Wakil Bendahara Ratna Simanjuntak, dan Sekretaris Erwin Simanjuntak.
Kasipenkum Kejati Sumut, Rizaldi, S.H., M.H., yang didampingi Monang Sitohang menyambut kehadiran pengurus AWAKI. Ia menilai silaturahmi dan sinergi antara kejaksaan dan wartawan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja kejaksaan, terutama melalui pemberitaan di setiap langkah pengungkapan tindak pidana korupsi.
Rizaldi juga menyampaikan permohonan maaf apabila konfirmasi dari rekan media belum dapat dijawab secara cepat.
"Saat dikonfirmasi banyak wartawan yang chat ke saya untuk bertanya kasus ini, kasus itu. Sementara untuk kasus yang belum saya ketahui, kan tak mungkin diberi jawaban. Yang bisa saya berikan jawaban, ya saya jawab," ujarnya.
Ketua AWAKI, Bartlomeus Sihotang yang akrab disapa Barto, menyampaikan terima kasih atas diterimanya audiensi tersebut. Ia berharap sinergi tidak hanya dalam pemberitaan, tetapi juga dalam tindak lanjut laporan pengaduan yang disampaikan ke Kejati Sumut.
"Semoga silaturahmi dan sinergi bukan saja dalam pemberitaan namun laporan pengaduan yang disampaikan ke Kejaksaan khususnya di lingkup Kejati Sumut ini bisa mendapat atensi. Buktinya banyak lapdu yang sudah diatensi termasuk lapdu yang sudah masuk lidik di Kejari Humbahas," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua AWAKI Hendra Siregar menegaskan komitmen organisasinya untuk membangun sinergi dengan Kejati Sumut, khususnya dalam penyampaian informasi mengenai kinerja penegakan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan AWAKI merupakan bagian dari upaya memperkuat peran pers dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab, terutama terkait pengungkapan perkara tindak pidana korupsi serta berbagai persoalan hukum di Sumatera Utara.