BERASTAGI,PAB– Peristiwa ratusan siswa di Berastagi yang terdampak usai mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat sorotan tajam dari elemen mahasiswa. Ketua DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU, Ilham Mahathir Manurung, menyatakan pencopotan Kepala SPPG bukan akhir dari penyelesaian persoalan.
"Pencopotan seorang pejabat bukanlah akhir dari persoalan. Itu baru awal dari pertanggungjawaban yang jauh lebih besar," tegas Ilham dalam pernyataan sikapnya, Minggu 24/8/2026.
Desak Bongkar Sistem dan Audit Rantai MBG
Ilham menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan hanya dengan mengganti pejabat. Ia mendesak pemerintah membongkar sistem dan memeriksa seluruh rantai pelaksanaan MBG.
"Yang harus dibongkar adalah sistemnya. Yang harus diperiksa adalah seluruh rantainya. Yang harus dipastikan adalah siapa bertanggung jawab atas setiap tahapan pelaksanaan MBG" ujarnya.
Ia mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait keamanan pangan MBG, mulai dari kelayakan bahan baku, proses pengadaan, standar kebersihan dan sanitasi, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga mekanisme distribusi dan pengawasan.
"Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab dengan narasi normatif. Publik membutuhkan fakta, bukti, dan hasil investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan" kata Ilham.
DEMA FDK UINSU menolak upaya menyederhanakan persoalan ini menjadi kesalahan satu orang atau satu jabatan.
"Jika terdapat kegagalan dalam tata kelola, maka evaluasi harus menyentuh tata kelolanya. Jika terdapat kelalaian dalam pengawasan, maka pengawasannya harus diperiksa. Jika terdapat pelanggaran prosedur, maka prosedurnya harus dibuka dan diuji," jelasnya.
Ilham juga menegaskan, jika dari hasil penyelidikan ditemukan unsur pelanggaran hukum, maka proses hukum harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
9 Poin Tuntutan DEMA FDK UINSU
Dalam pernyataannya, Ilham menyampaikan 9 tuntutan kepada pemerintah dan pihak berwenang:
1. Investigasi menyeluruh, independen, transparannterhadap peristiwa di Berastagi.
2. Audit menyeluruh terhadap rantai pelaksanaan MBG dari pengadaan hingga konsumsi.
3. Memeriksa seluruh pihak yang terlibat, bukan hanya berhenti pada Kepala SPPG.
4. Pemeriksaan aspek keamanan pangan, sanitasi, kualitas bahan baku, hingga distribusinberbasis bukti.
5. Membuka informasi hasil investigasi kepada publik dengan tetap melindungi data siswa terdampak.
6. Memastikan pelayanan kesehatan dan pemulihan bagi siswa terdampak tanpa membebani keluarga.
7. Evaluasi menyeluruh mekanisme pengawasan SPPG agar kejadian serupa tidak terulang.
8. Proses hukum bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Menolak pengalihan tanggung jawab atau penghentian pemeriksaan hanya karena adanya pencopotan pejabat.
Ilham menegaskan MBG harus dijalankan dengan prinsip keselamatan, transparansi, akuntabilitas, keterlacakan, dan perlindungan penerima manfaat.
"Ukuran paling mendasar adalah: apakah makanan tersebut aman, layak, bergizi, dan tidak membahayakan anak-anak yang mengonsumsinya," katanya.
"Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan. Keselamatan siswa tidak boleh dikalahkan oleh target distribusi. Kualitas pangan tidak boleh dikorbankan demi mengejar angka capaian program" tambahnya.
Ia menutup pernyataan dengan seruan: "SELAMATKAN SISWA. BUKA FAKTA. AUDIT SELURUH RANTAI MBG. BENAHI TATA KELOLA. TEGAKKAN AKUNTABILITAS.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke pihak terkait program MBG di Berastagi masih dilakukan.