Medan PAB —
Momentum Hari Jadi ke-80 Kabupaten Asahan seharusnya menjadi ruang refleksi bagi Pemerintah Kabupaten Asahan dalam menilai sejauh mana capaian pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Namun, Rumpun Mahasiswa Asahan Raya Medan (RUMAYA) memandang bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral terhadap kondisi tersebut, RUMAYA telah menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 16 Maret 2026, sebagai upaya menyampaikan aspirasi dan mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah daerah.
Namun demikian, dalam pelaksanaan aksi tersebut, RUMAYA menyayangkan sikap pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang dinilai tidak responsif. Tidak ada satu pun perwakilan pejabat yang hadir untuk menerima dan mendengarkan aspirasi mahasiswa secara langsung. Kondisi ini menjadi catatan serius, karena menunjukkan lemahnya keterbukaan dan komitmen pemerintah daerah dalam merespon suara publik.
Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan kurangnya sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat, tetapi juga berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks demokrasi, ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah seharusnya menjadi hal yang utama dan tidak diabaikan.
Berdasarkan berbagai temuan di lapangan dan aspirasi masyarakat, kondisi infrastruktur jalan yang masih mengalami kerusakan di berbagai wilayah mencerminkan belum optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya merencanakan program, tetapi juga memastikan realisasi pembangunan berjalan secara merata, terukur, dan berkelanjutan.
Selain itu, RUMAYA mencermati bahwa persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan bukan lagi bersifat parsial, melainkan telah menjadi persoalan yang cukup luas dan sistemik. Berdasarkan hasil pengamatan serta berbagai laporan masyarakat, diperkirakan hampir 60 persen kondisi jalan di wilayah Kabupaten Asahan masih berada dalam keadaan rusak hingga hancur, yang hingga kini belum tertangani secara optimal. Kondisi ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga memperbesar risiko kecelakaan serta memperlambat akses terhadap layanan dasar.
Dalam konteks tersebut, RUMAYA menilai bahwa kondisi ini mencerminkan perlunya langkah percepatan yang lebih terukur dan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berfokus pada perencanaan dan penganggaran, tetapi juga memastikan kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, serta keberlanjutan pembangunan.
Di sisi lain, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjadi perhatian serius. Indikasi maraknya praktik perjudian, peredaran narkoba, serta meningkatnya tindak kriminalitas menuntut adanya langkah konkret dan tegas dari pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum. RUMAYA menilai bahwa penguatan sistem pengawasan serta peningkatan efektivitas penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat ditunda, mengingat keamanan adalah hak dasar masyarakat yang harus dijamin.
Lebih lanjut, transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah diharapkan membuka ruang akuntabilitas yang lebih luas serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam hal ini, peran DPRD Kabupaten Asahan juga dinilai perlu diperkuat, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan secara aktif dan konsisten.
Koordinator aksi, Malik Abdul, menegaskan bahwa sikap pemerintah yang tidak hadir menerima aspirasi menjadi gambaran nyata dari persoalan yang lebih besar.
“Ketika mahasiswa datang membawa aspirasi, tetapi tidak ada satu pun pejabat yang hadir untuk mendengarkan, maka wajar jika publik mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melayani masyarakat. Ini bukan hanya soal kehadiran, tetapi soal tanggung jawab,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa persoalan infrastruktur, keamanan, dan lemahnya pengawasan tidak bisa terus dibiarkan tanpa respon yang serius dari pemerintah daerah.
RUMAYA menegaskan bahwa kritik ini merupakan bentuk kontrol sosial yang konstruktif. Momentum hari jadi ke-80 Kabupaten Asahan harus menjadi titik balik untuk memperkuat pengawasan, mempercepat pembangunan yang merata, serta menghadirkan rasa aman dan keadilan yang nyata bagi masyarakat.
RUMAYA berharap pemerintah daerah dapat merespon berbagai persoalan ini secara serius melalui langkah-langkah konkret dan terukur. Apabila sikap tidak responsif seperti ini terus berlanjut, maka RUMAYA menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar sebagai bentuk tekanan moral dan sosial.