SIMALUNGUN, (PAB)---
Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simalungun dinilai tebang pilih dalam melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Touris Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
Pasalnya, penertiban APK yang dilakukan Bawaslu di Kota Touris Parapat terkesan hanya untuk calon legislatif dan dari partai tertentu saja, sedangkan
calon legislatif berornamen kuningan dan calon presidennya justru tidak ditindak," ujar S Silalahi, Senin (12/02/2024)
Silalahi juga mengatakan, dugaan ketidak netralan penyelenggara pemilu 2024 dan pihak-pihak yang terkait semakin mencuat pasca adanya penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang tebang pilih di Kota Touris Parapat Kecamatan Girsang Sipangan Bolon.
Hal itu bisa terlihat, dua hari jelang pemungutan suara, sejumlah billboard dan baliho calon legislatif dari partai berornamen kuningan dan biru masih terlihat dengan jelas belum ditertibkan padahal sudah melanggar aturan, parahnya lagi baliho salah seorang caleg masih berdiri dengan rapi di depan Kantor Polsek Parapat.
“Badan pengawas pemilu (Bawaslu) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Simalungun agar segera menertibkan seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Touris Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon dan janganlah pilih buluh dan tebang pilih dalam penertiban,” ujar Silalahi.
Sementara Komisioner Bawaslu Kabupaten Simalungun Charles Munthe ketika dikonfirmasi membantah tudingan masyarakat, "Tidak benar badan pengawas pemilu (Bawaslu) Simalungun tebang pilih dalam penertiban Alat Peraga Kampanye," kata Charles Munthe melalui sambungan selulernya.
Charles Munthe juga mengakui bahwa billboard dan baliho para calon legislatif dari partai yang berada di jalan utama Kota Touris Parapat belum ditertibkan karena mengingat ukurannya yang besar dan perlu alat untuk membongkarnya.
"Kita bukan tebang pilih, untuk penertiban billboard dan baliho tersebut sudah kita koordinasikan ke Panwascam Girsip,” ujar Charles Munthe. (MS/Red)