SIMALUNGUN, (PAB)--
Kesal dengan janji pada waktu masa kampanye, RHS-ZW dengan kartu SiKerja yang menghipnotis warga dengan iming-iming bantuan dana hingga Rp 50 juta. Masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Raya (FPPR) melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Selasa (6/9/2022).
Namun saat berorasi di depan Kantor Bupati Simalungun, massa FPPR tidak disambut ataupun diterima Bupati Simalungun secara langsung.
Dalam tuntutannya, pemuda raya menuntut beberapa hal, yakni realisasi program kartu sikerja, peninjauan kembali direksi PDAM Tirtalihou, dan menuntut pelaksanaan Pilpanag Tahun 2022.
Dalam orasinya Kordinatro Aksi Gullit Saragih mengatakan, bahwa Bupati Simalungun adalah Bupati pembohong, karena program-program yang dikampanyekan selama masa Pilkada tidak direalisasikan.
Gullit menerangkan, bahwa program kartu siKerja yang menjadi senjata RHS-ZW dalam Pilkada adalah suatu pembodohan dan pembohongan publik.
"Ini benar-benar pembohongan publik, Bupati pembohong," ucap Gullit.
Menurut Gullit, realisasi kartu siKerja melalui bantuan CSR kepada orang-orang tertentu merupakan sebuah kebohongan. Karena menurutnya, kartu siKerja gunanya sebagai wadah bantuan 1-50 juta, yang disampaikan Bupati Simalungun ketika berkampanye di Pilkada sebelumnya.
"Mana dananya, katanya ada 1-50 juta yang akan didapat si pemegang kartu, tapi yang keluar saat ini CSR, padahal tanpa adanya Bupati CSR itu akan tetap berjalan,” ucapnya.
Selain kartu siKerja, Gullit juga menyoroti pelaksanaan Pilpanag yang tertunda, menurutnya, penundaan Pilapang merupakan suatu langkah pembunuhan terhadap demokrasi rakyat. Forum ini juga meminta agar Direksi PDAM Tirta Lihou ditinjau kembali. (MS/Red)