JAKARTA,(PAB)---
Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 149,81 triliun atau bertambah Rp 34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun.
Program infrastruktur PUPR tahun 2021 utamanya ditujukan untuk mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat Pandemi COVID-19, ketahanan pangan, penyediaan layanan dasar, dan peningkatan konektivitas sesuai dengan pidato Presiden Joko Widodo atas RUU APBN TA 2021 beserta Nota Keuangannya dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Jumat (14/8/2020).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp 34,23 triliun merupakan dari program-program TA 2020 yang direlaksasi, terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan program yang pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda.
“Pekerjaan tersebut direlaksasi atau mendelay, bukan ditunda atau bukan membatalkan. Misalnya dari paket Single Year Contract (SYC) menjadi Multy Years Contract (MYC), atau yang belum lelang kita jadikan prioritaskan pada tahun 2021.
Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tanggal 8 Agustus 2020, kami mendapatkan tambahan Rp 34,23 triliun yang digunakan dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” kata Basuki pada acara Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2021 di Kementerian Keuangan, Jumat, (14/8/2020). (intrust/Red)
.jpg)