Jakarta, (PAB)---
Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi covid-19. Dana tersebut bisa saja meningkat kalau memang dibutuhkan.
Dana yang sudah dianggarkan tersebut, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus digunakan secara benar dan transparan. Jangan ada yang dikorupsi.
"Saya perintahkan Polri, mulai dari tingkat Mabes, Polda, Polres, Polsek dan bhabinkamtibmas di desa-desa, dapat melakukan pengawalan secara ketat dengan instansi terkait seperti Kejaksaan dan KPK. Kalau ada yang coba main-main dan korupsi silakan "digigit" saja," tegas presidan.
Menurut Jokowi, penangan pandemi covid-19 harus semaksimal mungkin. Perlu kerja keras semua pihak.
"Dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini kehadiran dan keterlibatan seluruh jajaran Polri sangat dibutuhkan. Mulai dari jajaran mabes dan polda, polres, polsek, sampai Bhabinkamtibmas di desa-desa harus ikut aktif terlibat mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan, mengawal kelancaran dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, serta menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif, aman, dan damai," kata Presiden.
Kepala Negara menyebut bahwa keselamatan dan kepentingan rakyat merupakan hal yang paling utama. Maka, jajaran Polri harus dapat mengemban tugas kemanusiaan ini secara persuasif dan humanis, namun tetap waspada, cepat tanggap, dan tegas terhadap setiap pelanggaran dengan menjaga profesionalitas dan kepercayaan rakyat.
Jokowi juga mengingatkan, dalam menjalankan tugasnya, Polri diminta untuk memperkuat sinergi dengan sejumlah lembaga lainnya seperti Kejaksaan dan KPK untuk turut mempercepat dan mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Jangan menunggu sampai terjadi masalah. Kalau ada potensi masalah segera ingatkan, kata Presiden.
Di samping itu, meski berfokus membantu upaya pengendalian pandemi, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa berbagai agenda strategis Polri harus tetap berjalan. Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total dan selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern dalam menghadapi tantangan yang semakin berat.
Selain itu, potensi ancaman stabilitas keamanan di dalam negeri juga perlu diantisipasi, utamanya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak di akhir tahun 2020 ini.
"Saya tahu tugas ini tidaklah mudah. Namun, saya yakin Polri, TNI, serta penyelenggara dan pengawas pemilu akan mampu menjalankan tugas ini dengan baik," kata Presiden. (RD)
