SIMALUNGUN, (PAB)--
Usai menggelar aksi unjuk rasa (unras-red) di depan Kantor Bupati Simalungun, massa yang bergabung dalam Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) dengan rasa kecewa melanjutkan unras ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun di Kompleks Perkantoran Pemkab Simalungun, Pamatang Raya, Jumat (28/2/2020).
Secara bergantian pengurus FGHS dan sebagian guru honor atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) melakukan orasi menyampaikan kekecewaannya atas ketidakterbitan Perpanjangan SK mereka. Parahnya, walau belum menerima perpanjangan SK, namun para guru PTT tetap melaksanakan tugasnya mengajar di sekolah dimana mereka bertugas. Mirisnya, hingga aksi unras ini para guru PTT mengaku belum menerima gaji.
Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan Kabupaten Simalungun Parsaulian Sinaga di hadapan pengunjuk rasa mengatakan kalau Kepala Dinas sedang dinas luar, namun apa yang menjadi keluhan dan aspirasi FGHS telah dicatat dan direkam dan selanjutnya akan disampaikan ke Kadis selaku atasannya.
Parsaulian juga mengatakan bahwa terkait pengurangan guru PTT sekitar 600 orang dikarenakan situasi keuangan Pemkab Simalungun yang dialihkan untuk pendanaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Simalungun mendatang. Sementara pengusulan perpanjangan SK guru PTT diberlakukan asas pemerataan dan pemetaan.
Situasi tiba-tiba menjadi ramai nyaris bentrok saat seorang wanita pengunjuk rasa bernama S. Situmorang yang bertugas mengajar di salah satu sekolah di Kecamatan Panei, dengan memohon dan bersujud menyembah di hadapan sang Sekdis agar perpanjangan SKnya dapat dikabulkan.
Tidak tega melihat temannya menyembah di hadapan Sekdis, Ketua FGHS Ganda Armendo Silalahi yang diikuti beberapa pengunjuk rasa terlihat segera mendekati sang Kadis dan nyaris bentrok, untung langsung dihadang oleh Satpol PP dan aparat Kepolisian yang mengawal aksi tersebut.
"Kita minta Sekdis segera dicopot. Kau tak punya rasa kemanusiaan, perasaan Tuhan kau harus disembah," ujar para pengunjuk rasa. (MS/Red)
