SIMALUNGUN, (PAB) --
Permasalahan Honorer di Kabupaten Simalungun sepertinya tak kunjung terselesaikan. Bahkan kerap disebut-sebut menjadi ajang perlakuan pungli (pungutan liar-red) mulai dari perekrutannya hingga perpanjangan masa berlaku SK yang selalu diberi limit hanya untuk satu tahun.
Seperti halnya yang dialami ratusan guru honor atau akhir-akhir ini dengan sebutan guru PTT (Pegawai Tidak Tetap) di Kabupaten Simalungun. Kebijakan pemerintah dalam hal pengurangan guru PTT dengan alasan keterbatasan anggaran dalam penggajiannya, ternyata tidak menyelesaikan masalah.
Ratusan guru PTT yang bergabung dalam Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) menggelar aksi unjuk rasa, Jumat (28/2/2020) di depan gerbang masuk Kantor Bupati Simalungun. Para pengunjuk rasa meminta Bupati Simalungun agar mengeluarkan perpanjangan SK mereka dan membatalkan pengurangan guru PTT dengan alasan pemerataan dan pemetaan.
Ketua FGHS Ganda Armando Silalahi dalam orasinya mengatakan bahwa JR Saragih selaku Bupati Simalungun tidak cocok sebagai pemimpin. Dikatakan Ganda bahwa JR Saragih tidak pernah peduli dengan nasib guru honor yang selalu diperlakukan tidak manusiawi.
"Lihatlah wajah-wajah kami Pak JR Saragih, kenapa engkau menindas kami?" ujar Ganda dengan lantang yang disambut sorakan para pengunjuk rasa.
Sementara Rizal Saragih selaku Assisten I Pemkab Simalungun di hadapan para pengunjuk rasa mengatakan jika dirinya hanya diperintah untuk menerima pengunjuk rasa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi dari FGHS ke Bupati selaku pimpinannya. (MS/Red)
.jpg)