Panglima TNI dari AU Dinilai Pas dengan Poros Maritim Jokowi

Dibaca: 5160 kali  Selasa,14 November 2017 | 13:18:50 WIB
Panglima TNI dari AU Dinilai Pas dengan Poros Maritim Jokowi
Ket Foto :

Jakarta,(PAB)

Desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan proses pergantian panglima TNI terus mengalir. Kali ini, desakan itu datang dari Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro.

Menurut Ngasiman, rotasi terhadap panglima TNI itu penting karena Jenderal Gatot Nurmantyo bakal memasuki masa pensiun.

"Maret 2018 kan panglima TNI pensiun. Sudah saatnya sekarang dilakukan rotasi. Rotasi dimaksudkan agar terjadi penyegaran di tubuh TNI," ujar Ngasiman Djoyonegoro..

Selain itu menurut dia, rotasi terhadap panglima TNI itu juga penting sebagai upaya menggenjot sejumlah agenda strategis Presiden Jokowi supaya mampu terlaksana sesuai target.

Diakuinya, poros maritim menjadi salah satu agenda strategis yang dimaksud. "Kita semua tahu, agenda strategis Presiden sekarang poros maritim. Rotasi pimpinan TNI juga bagian upaya mewujudkan agenda itu," kata pria yang akrab disapa Simon ini.

Maka itu kata dia, Panglima TNI pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo nantinya harus dari Angkatan Udara (AU) atau Angkatan Laut (AL).

Karena berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Panglima TNI sebaiknya dijabat bergantian dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.Demikian tulis Sindo.com

"Pergantian tiap-tiap angkatan penting untuk mewujudkan amanah reformasi dan profesionalisme di tubuh TNI," ujar penulis buku berjudul TNI & Ancaman Baru Dunia Pertahanan (2015) itu.

Kendati demikian, dia melihat dari sisi momentum, bahwa TNI AU saat ini memiliki momentum lebih tepat untuk memimpin TNI. Sebab cita-cita Jokowi untuk memperkuat poros maritim diyakini dapat terlaksana dengan maksimal jika pengganti Gatot Nurmantyo dari AU.

"Dari sisi momentum, nakhoda TNI sekarang lebih tepat diberikan kepada Matra Udara. Ini untuk memperkuat poros maritim dunia. Apalagi Matra Darat kan sudah dua kali menjabat," tegasnya.

Desakan serupa juga disampaikan Setara Istitute melalui pernyataan persnya. Ketua Setara, Hendardi menilai, TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara. Karena itu, performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara.

"Segala persoalan yang masih melilit TNI, baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil adalah tantangan yang harus dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999," tutur Hendardi.

Berikut pernyataan sikap Setara Institute mengenai pergantian Panglima TNI;

1. TNI merupakan salah satu simbol pertahanan negara. Karena itu, performa TNI menjadi representasi wajah kekuatan suatu negara. Segala persoalan yang masih melilit TNI, baik soliditas, profesionalisme, kesejahteraan, reformasi peradilan militer, penanganan bisnis tentara, akuntabilitas anggaran, dan ketundukkan pada supremasi sipil adalah tantangan yang harus dijawab sebagai bagian dari pemenuhan amanat reformasi sejak 1999.

2. Untuk menjawab tantangan tersebut, kepemimpinan di tubuh TNI dan kebersediaan tunduk pada supremasi sipil adalah kunci utama. Untuk itu, Presiden Jokowi harus menjadikan episode pergantian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo karena akan memasuki masa pensiun, sebagai momentum penataan secara utuh organisasi dan kepemimpinan TNI. Jokowi harus memastikan calon pengganti Gatot Nurmantyo adalah sosok yang aware dengan 7 tantangan sebagaimana disebutkan di atas. Kepemimpinan baru haruslah sosok yang terbuka, reformis, dan satu padu dalam langkah dan perbuatan dengan Presiden Jokowi sebagai Panglima Tertinggi TNI. Gagasan dan program kemaritiman Jokowi, juga bisa jadi pertimbangan kebutuhan mencari sosok Panglima TNI yang mendukung penguatan pembangunan kemaritiman. Sekaligus membangun tradisi bergilir dalam memimpin TNI yang terdiri dari 3 angkatan.

3. Menyimak jejak langkah Gatot Nurmantyo, Jokowi tidak terikat untuk mengganti Gatot sesegera mungkin. Gatot akan pensiun pada Maret 2018, tetapi sebagai pemegang hak prerogratif, Jokowi bisa segera mengusulkan nama-nama pengganti Gatot Nurmantyo. Selain proses di DPR yang cukup lama, menyegerakan pergantian Panglima TNI juga akan mempercepat penuntasan agenda reformasi TNI, yang selama kepemimpinan Gatot justru stagnan dan bahkan mengalami kemunduran karena hasrat politik sang panglima yang mengemuka sebelum waktunya.

4. Sebagai representasi wajah kekuatan pertahanan, Jokowi tidak boleh bertaruh dengan gaya kepemimpinan Gatot yang politis dan seringkali offside dari kehendak presiden. Kegaduhan yang sering dibuat Gatot dan politicking beberapa isu politik nasional oleh panglima, hanya merusak organisasi TNI dan mengganggu agenda-agenda pembangunan dan kepemimpinan Jokowi. Mempercepat pergantian Jenderal Gatot akan mendisiplinkan TNI lebih cepat untuk menjawab dinamika politik 2018 dan 2019 mendatang.(Ros)


 

Akses pab-indonesia.co.id Via Mobile m.pab-indonesia.co.id
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »