Mataram (PAB) ----
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sekaligus Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menggelar Rapat Evaluasi Program PAUD Holistik Integratif (HI) Berkualitas NTB dan Diskusi Publik Beranda PSPK di Aula Pendopo Timur Gubernur, Rabu (28/8).
“Pendidikan PAUD tentu saja membutuhkan perhatian yang bukan sekedarnya saja, tapi perhatian yang khusus dan sungguh-sungguh agar kita bisa menghadirkan pendidikan PAUD yang berkualitas," ungkap Hj.Niken mengawali sambutannya.
Diketahui sebelumnya, Hj. Niken bersama dengan Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Kampus Guru Cikal, Yayasan Keluarga Kita dan Pengurus PKK Se-Kabupaten/Kota di Provinsi NTB membentuk program PAUD berkualitas di NTB. Program ini sudah berjalan selama enam bulan di 50 desa tertinggal 10 Kabupaten/Kota se-NTB.
Program ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB melalui peningkatan kualitas PAUD, khususnya mengintervensi dua kepentingan pemangku utama, yaitu guru dan orang tua serta anak didik.
Dalam kesempatan itu, hadir juga pendiri dan peneliti dari PSPK Najelaa Shihab dan Direktur Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Pada kesempatan itu, Najelaa Shihab menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya bisa bekerjasama dengan PKK Pemprov NTB.
“Terima kasih kepada bu Niken selalu senang hadir di Lombok dan bekerjasama dengan PKK Pemprov NTB.” Ujar Najelaa Shihab saat membuka paparannya. “Sejak awal kami sangat bersemangat dan InsyaAllah akan terus komit untuk bekerja dengan Ibu-Ibu PKK, Dinas Pendidikan dan sebagainya. Salah satu bagian yang terpenting pembangunan yang akan dilakukan di NTB ini adalah memperbaiki dan mempercepat proses-proses kualitas pendidikan.”lanjutnya.
Di akhir acara, Hj. Niken berharap program PAUD HI berkualitas ini tidak hanya berhenti sampai disini saja, tetapi bisa terus berlanjut dan wilayah jangkauan program ini bisa terus bertambah. Dengan tujuan agar bisa meratanya pendidikan di Provinsi NTB. (RON/HMS)
