.jpg)
Bima NTB (PAB) -----
Mengatasi masalah rendahnya harga garam ditengah terus meningkatnya produksi garam di tiga kecamatan sentra garam di Kabupaten Bima, kini tengah dicarikan solusinya oleh Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkab Bima bersama stake holder terkait lainnya.
Harga garam di Bima saat ini hanya pada kisaran Rp. 7.000 per karung. Namun, jika garam tersebut diolah, terlebih dalam bentuk industri garam beryodium maka harganya bisa lebih tinggi. Sekaligus juga dapat menurunkan masalah stunting di NTB.
Hanya saja, para pengusaha atau industri membutuhkan keamanan dari daerah dimana akan dibangun industri.
Untuk mencarikan solusi terhadap harga garam di Kabupaten Bima, Gubernur akan mempertemukan para pengusaha garam di Indonesia dengan para petani, dengan langsung mengajak para pengusaha garam meninjau tambak garam minggu I September mendatang.
Demikian kesepakatan yang dicapai dalam dialog Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE, Wakil Bupati Bima, Drs. H. Dahlan M. Noer dan Kadis Kelautan Provinsi NTB L. Hamdi M.Si, di Ruang VIP Bandara Sultan Salahuddin Bima, Rabu (21/8-2019) .
Dihadapan sekitar 22 orang petani garam dari sentra produksi garam di Kabupaten Bima tersebut, Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul itu mengungkapkan hadirnya industri pengolahan merupakan solusi tepat untuk mengolah berbagai hasil pertanian dan kelautan di NTB.
"Termasuk potensi garam yang ada di Kabupaten Bima. Sehingga, masyarakat petani bisa merasakan kesejahteraan dari hasil usahanya selama ini. Apalagi pengolahan itu menyangkut hasil garam yang ada di Kabupaten Bima, yang jumlahnya cukup besar.
Pada dialog yang dipandu Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma M.Si itu, disepakati bahwa dalam waktu dua minggu kedepan, gubernur akan mempertemukan para petani dengan pengusaha garam di Surabaya. "Silahkan pilih satu orang dari setiap kecamatan sebagai wakil dalam pertemuan itu", kata Gubernur.
Saat ini, beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pengelolaan garam antara lain kualitas garam yang masih belum sesuai dengan standar garam industri, tingginya biaya upah pikul garam dari tambak menuju jalan raya dan kurangnya sarana dan prasarana infrastruktur.
Sesuai kesepakatan dengan para petani, Dr. Zul mengharapkan petani mampu memenuhi penyediaan kuota 40 ribu ton garam kualitas I dan II (K1/K2) untuk diserap dalam dalam industri.
Gubernur selanjutnya menugaskan Ir. L. Hamdi. M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB melakukan pengecekan ke sentra garam rakyat ketersediaan 40 ribu ton garam K1.( PR*).
.jpg)