Rawan Money Politik dan Banyak Warga Tidak Terdata, Pilpanag Mariah Jambi Diduga Sarat Penyimpangan

Dibaca: 635 kali  Selasa,11 Juni 2019 | 23:58:04 WIB
Rawan Money Politik dan Banyak Warga Tidak Terdata, Pilpanag Mariah Jambi Diduga Sarat Penyimpangan
Ket Foto :

SIMALUNGUN, (PAB)

Dalam hidup berdemokrasi, untuk menentukan pemimpin maupun kepala daerah mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota hingga Kepala Desa dilakukan pemilihan langsung. Hal ini juga diharapkan berfungsi sebagai ajang pendidikan politik bagi warga negara.

Namun dalam pelaksanaannya, pemilihan tersebut kerap berhubungan dengan adanya praktek money politic. Dalam pelaksanaan pemilu seringkali ditemukan adanya praktek money politic. Money politic ini biasanya dilaksanakan menjelang pemilihan yakni dengan memberikan uang atau barang kepada masyarakat agar mereka memilihnya, atau bisa diartikan bahwa money politic itu dimaksudkan untuk membeli suara para pemilih.

Praktek-praktek money politik ini ternyata sudah merambah ke daerah pelosok atau desa-desa. Seperti terjadi di Nagori (Desa-red) Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara yang sedang dalam proses pelaksanaan Pemilihan Pangulu Nagori (Pipanag) serentak tanggal 12 Juni 2019 yang akan diikuti 5 calon.

Amatan di lapangan, Selasa (11/6/2019) praktek money politik terlihat dilakukan para pendukung calon pangulu (kepala desa-red), diantaranya dengan memberikan uang dengan alasan sekedar pengganti uang transportasi ke TPS dengan besaran yang bervariasi antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Namun demikian, masyarakat sudah menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa dan wajar dilakukan. Justru mereka menganggap atau men-cap buruk (pelit) bagi calon yang tidak memberikan apapun pada mereka. Jadi dapat dikatakan bahwa pemberian itulah yang mendorong warga untuk memberikan suaranya.

Hal ini tentu sangat miris, jika seseorang untuk menjadi pemimpin hanya karena uang yang diberikan bukan dari kemampuannya. Ada kesan dalam memberikan suaranya masyarakat tidak terlalu mementingkan kualitas orang yang akan menjadi pemimpinnya melainkan hanya sesuatu (uang) yang diberikan kepadanya. 

Kecenderungan maupun potensi praktek money politik ini sepertinya perlu adanya pengawasan yang serius dari pihak panitia. Seperti dikemukakan salah seorang tokoh masyarakat Mariah Jambi berinisial DS. Beliau berharap adanya pembaharuan dalam aturan palaksanaan pilpanag dan perlu diadakannya pembelajaran mengenai politik terutama pada masyarakat.

Lebih lanjut dikatakannya, selain praktek money politik, pelaksanaan pilpanag di Nagori Mariah Jambi dinilai sarat penyimpangan dan mendapat protes dari sebagian warga yang tidak menerima undangan untuk ikut memilih. Sementara orang yang jelas sudah meninggal dunia malah mendapat undangan memilih. Menurutnya, seharusnya dalam menentukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilaksakan berdasarkan survei. 

Anehnya, berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun pab-indonesia.co.id dari beberapa masyarakat mengatakan bahwa ketua panitia pelaksanaan Pilpanag Hotman Munthe malah merupakan TS (Tim Sukses) dari salah satu calon pangulu.

Camat Jawa Maraja Bah Jambi Amon Charles Sitorus saat dikonfirmasi terkait banyaknya warga yang tidak mendapat undangan memilih mengatakan bahwa mungkin masyarakat tidak ada di tempat saat dilakukannya sensus untuk penetapan DPT.  Ketika ditanya mengenai apakah KK (Kartu Keluarga) atau KTP (Kartu Tanda Penduduk) bisa sebagai pengganti kartu undangan beliau menjawab tidak bisa dengan alasan sudah sesuai peraturan.

Sementara terkait informasi praktek money politik dan keterlibatan ketua panitia sebagai tim sukses salah satu calon, Camat mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak boleh hanya sebatas dugaan namun harus dapat dibarengi dengan bukti.

"Keterlibatan ketua panitia sebagai tim sukses salah satu calon tidak boleh sekedar dugaan tapi harus ada bukti," ujarnya. (MS/Red)

Akses pab-indonesia.co.id Via Mobile m.pab-indonesia.co.id
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »