JAKARTA, (PAB) ----
Isu people power kembali muncul pasca Pemilu 2019. Wacana tersebut digaungkan politikus senior PAN Amien Rais guna menyikapi kecurangan dalam pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia itu.
Namun belakangan, hal ini mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Aktivis Perhimpunan Nasional (Pena) 98, Asian Napitupulu.
Menurut dia, people power sejatinya muncul ketika rakyat mengalami penganiayaan, penindasan, perampasan hak atas tanah, pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan lain oleh negara secara akumulasi.
“Rakyat marah, lalu membangun people power. Itu people power,” ujar Adian dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/4).
Untuk itu dia tidak sepakat jika ternyata people power digerakkan karena ada kekalahan dalam pemilu. “Kalau kemudian gerakan rakyat karena Pemilu kalah, itu people ngambek, bukan people power. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, itu pertama,” sindir politikus PDIP itu.
Lagi pula kata Adian, sejauh ini Pemilu berlangsung aman dan lancar. Baik itu Pilkada serentak dilanjutkan dengan Pileg serta Pilpres secara berbarengan.
“Artinya bahwa rakyat tidak perlu khawatir, rakyat tidak perlu cemas, tidak perlu takut karena sekian banyak ujian-ujian sudah dilewati oleh negara ini, sudah dilewati Jokowi dan Indonesia masih ada,” tukasnya.
Adian Napitupulu berpesan agar kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang hasil Pilpres 2019.
Klaim menang tidak apa-apa asalkan tidak mengancam-ngancam. Ancaman “people power” dengan alasan KPU berbuat curang, KPU tidak benar dan lain sebagainya.
“Ancaman “people power” maka kita lebih “people power”. Saya tegaskan kita lebih “people power“. Angkatan 98 akan melawan. Jangan merasa hebat sendiri di Republik ini, “tegasnya.
Para Aktivis 98 menginginkan, agar kabinet di pemerintahan kedepan dapat ditempati oleh orang-orang yang bersih dan tidak mempunyai dosa masa lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bara Hasibuan, percaya dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei ternama dan yakin pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf memenangkan Pilpres. Menurutnya, hasil itu merupakan suara rakyat.
Menurut Bara, kredibilitas hasil hitung cepat tersebut tidak bisa diragukan lagi. “Dari awal sebetulnya hasil survei mereka, yang memenangkan Jokowi-Maruf Amin, sudah kredibel mengingat track record mereka yang selalu consistent dengan hasil real count KPU selama 3 pemilu sebelumnya,” kata Bara Hasibuan kepada wartawan, Senin (22/4/2019).
Ia menambahkan hasil hitung cepat tersebut sudah menjadi gambaran kuat hasil rekapitulasi riil dari Komisi Pemilihan Umum. “People have spoken (rakyat sudah memberikan suara),” ujarnya mengomentari hasil hitung cepat.
Waketum PAN ini pun meminta para kontestan untuk bersikap negarawan dalam menyikapi proses perhitungan suara pemilihan presiden 2019. Semua pertentangan, imbuh Bara, harus disudahi.
“Calon harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mempersiapkan para pendukungnya untuk menerima hasil itu. Sikap yang terus-menerus menentang hasil itu, tanpa menunjukkan data yang kredibel, adalah tidak bertanggung jawab,” jelas Bara.
Percaya KPU
Bara pun meminta semua pihak untuk memercayai penyelenggara pemilu. Sebab, hal ini merupakan bagian dari proses demokrasi.
“Elite harus tunjukkan sikap yang menghargai institusi dan proses demokrasi,” tegas dia.
Sebelumnya beberapa tokoh yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta massa untuk memperkaya proses di KPU.
Koalisi Masyarakat Sipil sendiri terdiri dari berbagai lembaga masyarakat. Di antaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Sunanto, Direktur Perludem Titi Anggraini, aktivis Feri Amsari, Direktur Exposit strategic Arif Susanto, aktivis Hadar Nafis Gumay, Akivis Jeirry Sumampow, Direktur Parasyndicate Ari Nurcahyo, aktivis Chalid Muhammad, Peneliti Formappi Lucius Karus, Kode Inisiatif Veri Junaidi, Pegiat Pemilu Wahidah Suaib, dan Direktur LIMA Ray Rangkuti.
Mereka juga meminta seluruh elite untuk lebih mengedepankan pesan kedamaian. “Pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon legislatif, tim kampanye dan tim pemenangan diminta untuk mengedepankan sikap yang membawa kedamaian dan mempersatukan seluruh elemen bangsa dengan tidak melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif, dan membelah masyarakat,” kata Sunanto di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/4).
Koalisi juga meminta elite mengedepankan perilaku yang proporsional dan berbasis komitmen berdemokrasi secara konstitusional sesuai aturan hukum. Bukan hanya itu saja, mencegah hoaks, masyarakat pun diminta tetap memverifikasi kebenaran berita agar tidak terprovokasi.
“Jangan mudah terprovokasi apalagi ikut menyebarkan sesuatu yang belum bisa dipastikan akurasinya,” tegasnya.(*)
