BATAM, (PAB) -----
Gubernur Kepri Nurdin Basirun berencana membubarkan staf khusus. Kebijakan itu dia sampaikan setelah di kritik DPRD Kepri.
Saat itu Ketua Komisi I DPRD Kepri Abdul Rahman menyatakan keberadaan staff khusus terkesan hanya membebani anggaran pemerintah dengan menerima gaji buta.
“Saya setuju kita efisiensi saja staf khusus ini. Memang benar apa adanya yang disampaikan anggota dewan tersebut,” ujar Nurdin di Gedung Daerah Tanjungpinang, Selasa (5/3/19).
Ditegaskan Nurdin, sebagai pengguna jasa staff khusus selama ini belum ada dirasakan berkontribusi bagi Pemprov Kepri. Oleh karena itu, jika memang tidak ada kontribusi maka tidak ada pula alasan yang bisa membuat keberadaan staff khusus ini dipertahankan.
“Saya selalu sampaikan kepada seluruh jajaran di Pemprov Kepri untuk lebih efisiensi dan efektif. Kalau memang tidak efektif buat apa dipertahankan,” tegasnya.
Nanti pun, Nurdin berencana koordinasi dengan DPRD Kepri membahas hal ini. “Kita akan berkoordinasi dengan DPRD. Kalau memang tidak ada kontribusi, mau ngapain kita pertahankan. Kita bertindak atas nama rakyat,” tegasnya.
Sementara, Razaki Persada salah satu staf khusus Gubernur Kepri Bidang Pembangunan menerima apapun keputusan Nurdin Basirun. Ia mengatakan, memang kinerja staf khusus tidak banyak disoroti media. Namun pada dasarnya dirinya langsung memberikan masukan dan kajian ke Gubernur Kepri.
“Kinerja staf khusus langsung menyampaikan ke Gubernur. Mau itu masukan atau kajian dalam Gubernur mengambil keputusan,” ungkapnya. (*)
