TANJUNGPINANG,(PAB)---
Kisruh pembayaran dana publikasi media di Humas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri belum juga menemukan titik terang. Patrik Nababan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) anggaran publikasi beberapa waktu lalu memberikan penjelasan kepada sejumlah awak media yang menanti pembayaran di ruang kerjanya.
Di hadapan sejumlah awak media, Patrik mengatakan bahwasanya anggaran publikasi mengalami pemangkasan, untuk itu Patrik melakukan upaya loby pada sejumlah pemilik media massa. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menggencarkan tawar menawar anggaran secara sepihak. Tawar menawar tersebut dijelaskannya sesuai kebijakan pimpinannya, yakni Sekretaris DPRD Kepri. Patrik juga menambahkan,bahwa anggaran juga belum tersedia.
Kebijakan sepihak ini tentu saja menuai protes dan penolakan. Budi, salah satu pemilik media yang ikut menjadi sasaran loby pihak humas DPRD Kepri mengatakan, “Sudahlah anggaran kerjasama yang diberikan sangat kecil, itupun masih mereka minta dipotong. Alasan yang tidak masuk akal, mengapa baru sekarang tiba pembayaran, pantas saja berkas kerjasama yang ditandatangani sampai hari ini belum diserahkan ke masing-masing media. Indikasi kebijakan jahat untuk kepentingan pribadi jelas terlihat disini” jelasnya dengan kecewa.
Kembali mempertanyakan kejelasan pembayaran, tampak sejumlah awak media mendatangi kantor DPRD Kepri lagi pada hari ini, Rabu (26/12). Patrik Nababan hingga berita ini diturunkan, belum juga dapat ditemui. Sementara itu, Hamidi selaku Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kepri juga tidak dapat dikonfimasi guna dimintai keterangannya. (Red/MOI)
