Badan Seleksi Wagub DKI Mandek, Ini Kata PKS dan Gerindra

Badan Seleksi Wagub DKI Mandek, Ini Kata PKS dan Gerindra
Diskusi Wagub DKI

JAKARTA,(PAB)---
PKS DKI Jakarta menegaskan akan menolak kesepakatan penentuan nama wakil gubernur (wagub) melalui badan seleksi apabila gerindra tetap mengusulkan kadernya. Hal tersebut diungkapkan ketua DPW PKS DKI Jakarta bidang pemenangan pemilu dan pilkada Agung Setiarso di acara diskusi 'Menanti Akhir Politik Gerindra PKS di Jakarta', di salah satu restoran di bilangan Cikini, Jakarta Pusat (12/12).

"Dalam waktu dekat kita akan bertemu dengan Gerindra. Tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah ada kader gerindra yang akan diajukan juga untuk melewati badan seleksi wagub. Kalau ada kita tolak (mekanisme badan seleksi), kalau tidak ada kita jalan. Karena dari berita beredar gerindra juga akan mengusulkan kadernya," kata Agung.

Sebab, Agung beralasan jika ada nama lain di luar kader PKS yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu, gerindra telah melanggar kesepakatan pada pertemuan di kantor DPD Gerindra DKI pada 5 November 2018 lalu. "Pada pertemuan 5 November lalu, sudah disepakati bersama nama yang akan diusulkan ke badan seleksi dari PKS. Jadi bagi PKS, kader yang nantinya diusulkan ke badan seleksi hanya menyampaikan visi dan misi tidak lebih dari itu," ujar Agung.

Agung melanjutkan apabila gerindra tetap mengusulkan kadernya ke badan seleksi, dikhawatirkan akan mengganggu jalannya koalisi untuk memenangkan Prabowo-Sandi di pemilu 2019. Padahal Agung mengklaim PKS selama berkoalisi dengan gerindra memegang komitmen. 

"Jika mekanisme penentuan wagub tidak berjalan sebagaimana yang sudah disepakati, kita khawatir bila kader PKS akan bekerja setengah hati. Tentu kita tidak mau hal tersebut sampai terjadi. Karena selama ini PKS selalu memegang komitmen dalam membangun komitmen dengan gerindra. Hal itu bisa dibuktikan saat PKS dan gerindra memenangkan Pilkada di beberapa daerah," tegasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Bidang Data, Ahmad Sulhi menegaskan jika fit and propertest merupakan bagian kesepakatan bersama antara PKS dan Gerindra.

"Saya kira PKS tidak bisa begitu saja menolak proses fit and propertest cawagub, karena ini sudah kesepakatan bersama,"terangnya.

Sulhi pun membantah kala fit and propertest bagian akal-akalan gerindra untuk menghambat calon PKS. Sebab sambung Sulhi Gerindra sudah sepakat merelakan kursi Wagub PKS.

Terkait pernyataan PKS agar gerindra segera menandatangani calon PKS, Sulhi menambahkan hal tersebut tetap harus melalui kesepakatan yang telah dibangun bersama. "Gak semudah itulah. Sebaiknya kita komitmen dulu menjalankan kesepakatan-sepakatan yang sudah disepakati dulu salah satunya menjalankan proses fit and propertest,"jawabnya. (Drajat)

Berita Lainnya

Index