(PAB)----
Prancis akan mempertimbangkan pemberlakuan keadaan darurat untuk mencegah terulangnya kembali kerusuhan sipil terburuk dalam lebih dari satu dekade dan mendesak para pemrotes untuk datang ke meja perundingan, kata juru bicara pemerintah Benjamin Griveaux seperti yang dikutip dari Reuters pada Minggu (2/12).
Sekelompok pria dengan wajah bertopeng, beberapa membawa potongan besi dan kapak, melakukan aksi protes hingga berujung kerusuhan di jalan-jalan pusat kota Paris pada hari Sabtu (1/12), membuat selusin kendaraan dan gedung-gedung terbakar.
"Kami harus memikirkan langkah-langkah yang dapat diambil sehingga insiden ini tidak terjadi lagi," kata Griveaux kepada radio Eropa 1.
Pihak berwenang tak menduga aksi protes atas kenaikan bahan bakar dan biaya hidup yang berujung kerusuhan bakal berlangsung hingga lebih dari dua minggu.
Aksi protes ini ini dikenal sebagai gerakan rompi kuning.
Presiden Emmanuel Macron akan mengadakan pertemuan darurat dengan perdana menteri dan menteri dalam negeri pada hari ini untuk membahas penanggulangan aksi kerusuhan dan mengajak pemrotes berdialog lebih lanjut.
Ketika ditanya tentang memberlakukan keadaan darurat, Griveaux mengatakan hal tersebut juga akan dibicarakan dalam kesempatan yang sama.
"Akan jadi tidak masuk akal jika setiap akhir pekan akan terjadi kerusuhan atau pertemuan di Prancis."
Aksi protes dimulai sejak 17 November dan dengan cepat menyebar berkat media sosial, dengan pemrotes memblokir jalan di seluruh Prancis dan menghalangi akses ke pusat perbelanjaan, pabrik dan beberapa tempat pengisian bahan bakar.
Pihak berwenang mengatakan kelompok-kelompok dari gerakan paling kanan hingga paling kiri serta "penjahat" dari pinggiran kota telah menyusupi gerakan rompi kuning di Paris pada hari Sabtu, meskipun Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner mengatakan sebagian besar dari mereka yang ditangkap adalah pemrotes tanpa kelompok yang datang karena terprovokasi.
Berbicara di TV BFM Sabtu malam, Castaner mengatakan pihak berwenang telah melakukan semua langkah pengamanan untuk mencegah kekerasan, tetapi antisipasi tersebut tetap menemui kendala.
Dia dan Griveaux mendesak gerakan rompi kuning unntuk datang ke meja perundingan.
"Kami siap untuk berbicara dengan mereka dan selalu membuka pintu untuk mereka," kata Griveaux.
Paul Marra, seorang aktivis rompi kuning di Marseille, mengatakan kepada BFM TV bahwa pemerintah harus disalahkan atas kerusuhan yang terjadi.
"Kami mengutuk apa yang terjadi, tetapi itu tak terelakkan. Kekerasan mulai dari atas. Penjahat terbesar adalah negara melalui kelambanannya.".(*)
.jpg)