.jpg)
JAKARTA,(PAB)----
Kementerian Keuangan menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pernah menyodorkan proposal damai yang tidak kredibel dan masuk akal kepada mereka. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengisahkan kala itu Merpati bersama investor yang enggan disebutkan identitasnya datang ke Kementerian Keuangan dengan membawa proposal damai.
Dalam proposal tersebut, Merpati dan investornya meminta pemerintah melepaskan jaminan perusahaan yang ditahan karena utang mereka. Padahal, utang tersebut belum dikembalikan dan dilunasi.
Proposal tersebut diajukan jauh sebelum Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan proposal damai Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Merpati.
"Calon investor bilang agar lebih ringan (beban Merpati), jaminannya kembalikan saja. Tapi masa kalau kamu punya barang jaminan, senang jaminannya (diambil lagi)? Kan tidaksecure. Jadi ini sesuatu yang tidak fairtoh," katanya di Jakarta, Rabu (14/11).
Atas dasar itulah Isa mengatakan Kementerian Keuangan akhirnya menolak proposal damai tersebut. Alasan yang dipakai dalam penolakan tersebut; pelepasan jaminan bisa merugikan pemerintah.
Proposal damai yang diajukan Merpati kepada para kreditur mereka akhirnya dikabulkan Pengadilan Niaga Surabaya, Rabu (14/11) ini. Salah satu pengurus PKPU Merpati Beverly Charles Panjaitan mengatakan dengan diterimanya proposal damai tersebut Merpati punya peluang untuk terbang lagi.
Namun, sebelum bermimpi 'lepas landas', maskapai perlu mengajukan kembali proposal rencana bisnis kepada pemerintah, baik Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Isa berharap proposal baru yang akan diberikan lebih kredibel, sehingga bisa membawa bisnis Merpati lebih baik ke depan.
"Tapi jangan tanya saya soal proposal, saya belum tahu soal proposal itu," pungkasnya.(cnn)
