JAKARTA,(PAB)----
Calon petahana Presiden Joko Widodokembali membahas soal politikus sontoloyo yang belakangan jadi polemik di kalangan politisi. Jokowi kali ini mengaitkan sosok politikus sontoloyo dengan pihak yang menyerang dirinya melalui sejumlah isu negatif menjelang Pilpres 2019.
Hal itu dipaparkan Jokowi saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Partai Nasional Demokrat yang digelar di Jatim Internasional Expo, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Minggu (28/10).
"Saya ingin menyampaikan beberapa isu, yang sering sekali membuat masyarakat banyak yang bingung," kata Jokowi di hadapan ribuan kader Nasdem se-Jawa Timur.
Sekarang ini, kada Jokowi, politikus sontoloyo kerap kali melakukan peperangan isu. Jokowi pun mengaku dirinya sudah jengkel terhadap hal itu. Namun, ia telah menemukan cara untuk menepisnya, yakni memberikan penjelasan secara sederhana.
"Kalau kita bisa menjelaskan secara baik, secara sederhana, bisa diterima oleh masyarakat akan sangat gampang sekali kita masuk dan berkomunikasi kepada rakyat," kata dia.
Jokowi mencatat setidaknya ada lima isu yang menurutnya biasa dijadikan bahan serangan politikus sontoloyo kepada dirinya.
Antek Aseng
Isu yang pertama, kata Jokowi, adalah tentang tudingan dirinya berpihak kepada kepentingan asing. Politikus sontoloyo, kata Jokowi, biasa menyebutnya dengan istilah 'Jokowi antek aseng'.
"Mereka bilang, Presiden Jokowi itu antek aseng, bener ndak? ada ndak?," tanya dia, pada ribuan kader Nasdem yang hadir.
Jokowi membantah tudingan itu. Ia mengklaim pemerintahan di bawah kepemimpinannya telah berhasil mengambil alih sejumlah blok penghasil minyak besar yang selama bertahun-tahun berada di tangan asing.
"Perlu saya sampaikan, jadi ada blok besar yang namanya Blok Mahakam, yang dikelola oleh Perancis dan Jepang, sekarang sudah 100 persen kita serahkan kepada Pertamina," ujar Jokowi.
Lalu blok yang kedua, adalah Blok Chevron atau Blok Rokan. Jokowi mengklaim blok itu kini sudah berpindah tangan dan telah 100 persen di menangkan oleh pihaknya Pertamina
Jokowi juga menyinggung divestasi Freeport yang kini sudah dikuasai Indonesia melalui perjalanan panjang. Jokowi mengklaim pemerintah Indonesia kini telah menguasai mayoritas saham perusahan tambang itu sebesar 51,2 persen, dari sebelumnya hanya 9,3 persen.
"Sekarang pertanyaannya adalah, antek aseng-nya di mana?," tanya dia.
Banjir TKA China
Isu yang kedua adalah soal masuknya jutaan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Indonesia. Jokowi menyebut politikus sontoloyo seringkali mengumbar tudingan bahwa Indonesia saat ini diserbu oleh setidaknya lebih dari 10 juta TKA.
"Itu hoaks," kata Jokowi, disambut tepuk tangan hadirin.
Jokowi menyebut jumlah 10 juta yang ditudingkan itu merupakan angka yang didapat dari perjanjian kerja sama antara Indonesia dengan China untuk mendatangkan wisatawan asing, bukan tenaga kerja.
"Yang namanya 10 juta itu adalah tanda tangan kita dengan Tiongkok untuk turis, untuk turis, bukan tenaga kerja, karena ada 180 juta turis dari Tiongkok yang menjadi rebutan negara-negara di seluruh dunia, kita tanda tangan, komitmennya minimal 10 juta yang akan datang ke Indonesia," ujar dia.
Kendati demikian Jokowi tak menampik memang ada TKA asal Tiongkok yang kini berada di Indonesia. Namun jumlahnya berkisar 24 ribu.
"Justru tenaga kerja kita (TKI) yang ada di Tiongkok ada 80.000. Artinya yang di sana dulu itu antek Indonesia begitu?" kata Jokowi, disambut tawa ribuan peserta.
Jokowi mengklaim bahwa TKA yang ada di Indonesia itu jumlahnya sangat kecil, bahakan tak sampai satu persen, hanya 0,03 persen. Hal itu tak sebanding dengan jumlah TKI yang diklaim lebih besar di sejumlah negara.
"Tenaga kerja kita di Uni Emirat 80 persen, Saudi 33 persen, Brunei 32 persen, Singapura 24 persen, Malaysia 54 persen, sedangkan TKA di Indonesia tak ada 1 persen," ujar dia.
PKI Balita
Jokowi juga mengaku dirinya sering kali mendapat tudingan bahwa dirinya adalah anggota partai terlarang di Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Coba saya lahir tahun 1961, PKI dibubarkan tahun 1965-1966. Umur saya baru 4 tahun, masak ada PKI balita? Nggak ada itu," kata Jokowi.
Ia lalu menampilkan sebuah foto yang beredar di media sosoial. Foto tersebut menampilkan potret pimpiman PKI, DN Aidit yang sedang berpidato, yang anehnya, kata Jokowi, di foto itu ternyata juga ada dirinya.
"Coba lihat di gambar-gambar tahun 1955 ini, DN Aidit pidato, di dekat dia ada saya, coba? Saya lahir aja belum, gambarnya mirip saya, itu kan kebangetan," kata dia.
Kriminalisasi Ulama
Isu yang keempat, kata Jokowi, adalah soal kriminalisasi ulama. Jokowi menampik tudingan itu.
Jokowi meminta penudingnya, yakni para politikus sontoloyo, untuk menjelaskan dengan gamblang apa maksud dan tujuan dari isu kriminalisasi ulama tersebut.
"Ulama nya mana? Yang dikriminalisasi itu siapa? suruh sebutkan siapa? Tiap hari saya dengan ulama, tiap minggu saya masuk ke pondok pesantren, sekarang calon wakil presiden kita adalah topnya ulama Indonesia, ketua MUI Indonesia," kata Jokowi merujuk pada KH Ma'ruf Amin yang kini mendampingi dirinya sebagai calon wakil presiden.
Reforma Agraria
Berikutnya adalah soal tudingan inkar janji pada reforma agraria yang termaktub dalam Nawacita. Jokowi menyebut sekarang ini pihaknya telah memberikan sertifikat lahan dengan variasi luasanya yang beragam mulai dari 5 hektare, 10 hektare, ada pula yang sampai 1.000 hektar.
Jokowi menyatakan pihaknya saat ini baru berhasil melakukan reforma agraria untuk 1 juta 80 hektare lahan, baik untuk tanah adat, kelompok, ataupun perorangan.
"Memang baru yang kita bagikan kurang lebih satu juta 80 ribu hektare, baik untuk tanah adat, kelompok bersama atau individu," kata dia.
Pembebasan Suramadu
Poin terakhir, kata Jokowi, adalah berkaitan dengan Jawa Timur. Kemarin, Sabtu (28/10) dirinya sudah resmi mengubah jembatan Tol Suramadu menjadi jembatan umum bebas hambatan non tol. Dengan kata lain, pengendara kini bebas melintasi jembatang penghubung Pulau Jawa dan Madura itu dengan gratis.
Tahapan pembebasan biaya Jembatan Suramadu ini pun juga cukup panjang. Jokowi menyebut kebijakan itu diambil tak semata-mata atas gagasan dirinya, melainkan atas desakan sejumlah tokoh, kiai, ulama, dan habaib yang ada di Madura juga.
Hal itu, kata dia, bermula pada 2015 lalu, ketika biaya yang dikenakan untuk pengendara sepeda motor digratiskan. Ia mengatakan hal itu juga merupakan masukan dari para tokoh masyarakat, tokoh agama dan Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura.
Tak sampai disitu, pada 2016, muncul lagi usulan yang meminta pemotongan tarif tol sebanyak 50 persen bagi sejumlah kendaraan berjenis mobil, truk, dan angkutan lainnya.
"Tahun 2016, tokoh memberikan saran mobil, truk, bus, itu terlalu mahal Rp30 ribu mohon dipotong 50 persen menjadi Rp15.000," kata dia.
Memasuki 2018, Jokowi akhirnya membuat kebijakan dengan membebaskan biaya melintas di jembatan sepanjang 5.438 meter itu. Ia menyebut keputusan ini diambil berdasar hasil kalkulasi.
"Ada yang tanya negara bisa rugi? Negara tidak ada hitungannya untung dan rugi, negara itungannya rakyat sejahtera atau tidak, rakyat makmur atau tidak," ujar dia.
Jokowi geram terhadap isu-isu yang digulirkan oleh pihak yang disebutnya politikus sontoloyo tersebut. Jokowi meminta masyarakat tak ambil pusing dengan ulah para pihak yang menurutnya tak bertanggung jawab tersebut.
"Cara-cara seperti ini adalah cara politik sontoloyo. Jangan rakyat dibohongi dengan data-data yang ngawur. Itu yang saya bilang kemarin politikus sontoloyo ya seperti itu," kata Jokowi. (cnn)
