Fraksi PDIP : Kebijakan Anies-Sandi Asal Beda Dari Gubernur Sebelumnya

Fraksi PDIP : Kebijakan Anies-Sandi Asal Beda Dari Gubernur Sebelumnya
Penasehat Fraksi PDIP DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi didampingi Ketua Fraksi Gembong Warsono dan Penasehat Fraksi Dwi Rio Sambodo

JAKARTA,(PAB)---
Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan - Sandiaga Uno tanpa arah. Bahkan sejumlah kebijakan hanya dilakukan 'asal beda' dengan kebijakan Gubernur sebelumnya.

Penasehat Fraksi PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebutkan sejumlah kebijakan yang dinilai tanpa arah tersebut diantaranya terkait bidang pembangunan. "Seperti program dan janji kampanye soal kepemilikan rumah bagi warga Jakarta dengan DP 0 % yang baru saja diluncurkan. Program tersebut tidak konsisten karena peruntukan hanya bagi warga menengah Jakarta yang berpenghasilan Rp. 7 juta / bulan. Padahal UMP DKI sendiri di angka Rp. 3,6 juta per bulan," kata Prasetio di acara Halal Bihalal Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta di Jakarta, kemarin (16/7).

Selain itu Prasetio melanjutkan, terkait janji kampanye lainnya bahwa Anies tidaj akan melakukan penggusuran di DKI Jakarta. Namun kenyataannya pada Bulan Desember 2017, dengan alasan menangani banjir, Pemprov DKI masih melakukan penggusuran warga bantaran kali di Jati Padang, Jakarta Selatan.

Sementara terkait transportasi, pelaksanaan program Ok Otrip dinilai gagal lantaran hingga saat ini program tersebut tidak berhasil menarik minat pengusaha angkutan umum. "Sampai pertengahan tahun 2018 dari target 2000 ternyata baru 123 yang bergabung. Sementara dari target perusahaan baru segelintir yang bergabung. Ada indikasi program tersebut akan gagal," tegas Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.

Adapun di bidang pendidikan, Prasetio menuturkan jika program KJP Plus yang merupakan penyempurnaan dari KJP tidak tepat sasaran. "Penerima KJP pun menurun drastis dari 692 ribu peserta didik menjadi 124 ribu. Belum lagi berbagai permasalahan lainnnya yang membuat program KJP Plus menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Pras sapaan akrab Prasetio Edi Marsudi.

Perombakan jabatan yang baru saja dilakukan Anies-Sandi, kata Pras, Fraksi PDIP mempertanyakan objektifitas dab kredibilitas pemilihannya. Sebab ada puluhan pejabat yang diganti dengan alasan memasuki masa pensiun namun ternyata pejabat tersebut belum waktunya pensiun. "Karena itu kami Fraksi PDIP mendorong institusi terkait untuj mengusut adanya dugaan pelanggaran tersebut. Karena apakah perombakan jabatan tersebut sudah sesuai dengan aturan terkait yaitu menurut UU No. 5 tahu 2014 tentang Aparatur Negara," tegasnya.(Drajat)

Berita Lainnya

Index