MEDAN,(PAB)----
Ardhy Romadita, bayi lahir prematur masih dalam perawatan intensif di ruang Primatologi lantai IV Rumah Sakit (RS) Imelda Jalan Bilal Medan.
Anak dari pasangan Suami Istri (Pasutri) Andika Wahyudi dengan Chindy Yohana saat ini sangat memerlukan biaya untuk perobatan lanjutan dan perawatan bayi laki- laki yang lahir pada 22 May 2018 di Bidan Rosmawati.
Lantaran Orang tua Ardhi merupakan keluarga tidak mampu, maka sulit bagi Pasutri ini untuk melunasi pembayiaran biaya perobatan anaknya, yang akhirnya mau tidak mau harus merelakan anaknya terus mendapat perawatan di RS Imelda yang kian hari biaya perobatan semakin membengkak.
Humas RS Imelda Medan, Syahrul menyarankan kepada Pasutri tersebut agar segera mengurus BPJS Mandiri bagi Ardhi anaknya, karena Ardhi merupakan pasien umum walau Ibunya memiliki kartu kepesertaan BPJS Kesehatan Gratis (Sosial).
Sementara itu, Lembaga Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) yang mendapat laporan pengaduan masyarakat tentang kondisi Ardhi turut prihatin dan menanggapi permohonan Chindy Yohana untuk membantu bayinya memperoleh kartu kepesertaan BPJS Sosial.
Kabid Pemnas DPW JPKP Sumatera Utara, Ria Sitorus langsung membantu upaya mengurus persyaratan yang harus dipenuhi dalam Program Indonesia Sehat yang di programkan oleh Presiden Repobelik Indonesia Joko Widodo salah satunya adalah BPJS Kesehatan.
Administrasi yang dibutuhkan untuk dapat mengurus BPJS Sosial ( Emergency 3x24 jam) antara lain, Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Kartu Keluarga, KTP ibu Pasien dan Surat Nikah ( Nikah Sirih).
Setelah semua persyaratan dan Administrasi terpenuhi, Ria Sitorus bersama tim kecewa terhadap sikap dan pernyataan pihak kantor BPJS.
Ria mengatakan, Humas BPJS Kesehatan, Ridho, menolak memberi tanggapan dan justru menyarankan untuk langsung berurusan dengan Kabid. Kartu Kepesertaan BPJS.
" Masalah ini tidak bidang saya, langsung saja ke Kabid Kartu Kepesertaan bapak Supriyanto", kata Ria menirukan ucapan Ridho saat Ria dan timnya ada diruangan Humas, Kantor BPJS Kesehatan Jl. Karya Medan, Jumat (25/5/2018) lalu.
Lanjut Ria, pihaknya langsung menemui Kabid Kartu Kepesertaan Supriyanto diruangannya.
Jelas Ria, Supriyanto tidak bisa menerbitkan kartu kepesertaan BPJS terhadap Ardhy bayi Prematur itu lantaran kedua orang tuanya tidak memiliki surat nikah.
"Surat permohonan kartu peserta Ardhy tersebut ditolak, hanya karena orang tua Ardhy tidak memiliki kartu Nikah, dan hanya memiliki surat Nikah Sirih" kata Ria kepada Wartawan saat ditemui di RS Imelda Medan. Rabu (30/5/18).
Terang Ria, Supriyanto justru merasa heran karena program jasa Asuransi BPJS sudah berlangsung selama tiga tahun kenapa Masyarakat masih belum juga mengerti tentang syarat kepemilikan kartu peserta BPJS, apalagi sudah dilakukan Sosialisasi di Rumah Sakit dan Kecamatan.
Menanggapi kejadian itu, Ria merasa ada ketidak beresan pelaksanaan sosialisasi ketentuan dan syarat dalam prolehan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya Kartu BPJS Sosial atau Gratis bagi warga tidak mampu.
"Selama ini ternyata pihak kantor BPJS Kesehatan hanya melakukan sosialisasi
dirumah sakit dan di kecamatan" kata Ria.
Tentu masyarakat tidak banyak yang tau akan syarat ataupun peraturan BPJS terkhusus dalam cara- cara mendapatkan informasi yang benar untuk efisiensi prolehan layanan BPJS.
"Dan diduga banyak Pihak Rumah Sakit juga petugas kecamatan yang segaja tidak mensosialisasikan ketentuan BPJS tersebut, " ujar Ria mensesalkan tindakan sosialisasi program BPJS tidak tepat sasaran.
Demikian pun, Ria bersama tim Lembaga JPKP akan terus melakukan upaya- upaya penyelesaian biaya perobatan Ardhy, bahkan secepatnya akan menemui Walikota Medan Zulmi Eldin guna mendapatkan upaya solusi membantu Ardhy.(Evi)
