Oleh :
Birgaldo Sinaga
Wakil Ketua Umum Inti Demokrasi Kebangsaan (InDeKs)
Perang dagang Amerika Vs China tiga tahun lalu bikin dunia was-was. Cemas. Khawatir.
Saban hari Presiden USA Donald Trump menggertak Presiden China Xi Jinping, bursa dunia ikut goyang.
Trump cukup mencuit gertakannya dengan kata-kata singkat di twitter. Pelaku bisnis langsung ketar ketir.
Xi Jinping bukannya takut, malah membalas gertakan Trump dengan nyali gede. Monggo lakukan sakarepmu Trump. Emang gue pikirin. Begitu kira2 pikiran Jinping.
Trump menaikkan tarif tambahan 15 persen terhadap komoditas senilai USD 125 miliar, Jinping membalas hal yang sama. Beijing mengenakan tarif 5 persen atas minyak mentah AS. Gesekan panas itu jelas berdampak pada perekonomian global.
Kebijakan Trump menekan China ini membuat investor Amerika yang sudah menanamkan usaha di China mau tidak mau harus berpikir ulang. Bertahan di China, bakal kena sanksi pemerintahnya. Walhasil malah makin runyam.
Suka tidak suka, mau tidak mau, para investor Amerika itu memilih relokasi pabriknya. Daripada produknya dipajak lebih mahal, lebih baik relokasi ke luar China.
Pilihannya relokasi kemana?
Hampir semua perusahaan raksasa Amerika di China memilih Vietnam.
Mengapa?
Alasannya Vietnam menawarkan kemudahan regulasi dalam hal investasi. Vietnam menawarkan insentif seperti tax holiday, tax allowances yang sangat menarik. Belum lagi sewa lahan gratis selama 3 tahun pertama.
Peluang hengkangnya banyak investor Amerika Serikat itu ditangkap seorang pengusaha Batam, Akhmad Makruf Maulana (AMM) yang juga Ketua Kadin Provinsi Kepri.
AMM punya kawasan industri di Kabil. Ada ratusan hektare luasnya.
“Di balik perang dagang Amrik China ini, pasti ada peluang bisnis baru. Saya harus kejar ke Amerika”, ujarnya pertengahan Oktober 2020 lalu saat saya ngopi di bilangan Sukajadi, Batam, dengannya.
Makruf cerita, pada 2018, ia terbang ke China. Ia bertemu dengan perwakilan BKPM di China. Dari sana, Makruf tahu banyak perusahaan Amerika akan memindahkan pabriknya ke luar China. Kebanyakan memilih Vietnam.
Makruf tak putus asa. Sepulang dari China, ia memutuskan jemput bola langsung ke Amerika Serikat. Tiga kota disinggahinya. Chicago sebagai pusat industri otomotif, New York pusat ekonomi dan Los Angeles.
AMM bertemu dengan beberapa investor gede. Ia meyakinkan bahwa investasi di Batam sangat menguntungkan. Makruf presentasi kelebihan dan keunggulan Batam.
Investor Amerika itu tidak percaya begitu saja. Investor Amerika itu membandingkan Batam dengan Vietnam. Di Vietnam mereka dapat tax holiday dengan nilai Rp. 250 miliar. Sedangkan di Indonesia senilai Rp. 500 Miliar. Belum lagi, di Vietnam dapat lahan gratis selama 3 tahun.
Keberatan investor Amerika itu dibawa Makruf ke pemerintah pusat. Ia menghadap Menko Perekonomian. Hasilnya, kebijakan tax holiday diperkecil menjadi senilai Rp. 200 Miliar. AMM juga memberikan lahan sewa gratis Wiraraja selama 5 tahun. Makruf punya program BBK Murah.
Makruf kembali ke Amerika bertemu dengan investor gede itu. Membawa kabar baik. Plok..plok..plok.. tepuk tangan bergemuruh dari ruang pertemuan.
Rombongan AMM dan investor Amerika itu tepuk tangan. MoU langsung ditandatangani kedua belah pihak. Nilai investasinya sekitar Rp11 triliun. Gede sekali. Ada 11 perusahaan Amerika yang akan relokasi ke Kawasan Industri Wiraraja. Pada 2020, kontrak bisnis antara kedua belah pihak ditandatangani.
Sepulang dari Amerika, AMM segera konsolidasi. Ia menyurati BP Batam dan memohon agar BP Batam membuat saluran air agar pembuangan limbah dari KPLI-B3 tidak melewati lahan Wiraraja. Surat permohonan itu dikirim pada 13 November 2020.
Surat tertanggal 13 November 2020 itu tidak direspon. Maka, Budi Wansah, Direktur Wiraraja kembali mengirim surat permohonan tanggal 12 Januari 2021.
Budi memohon kepada BP Batam agar membuatkan saluran pembuangan agar limbah KPLI-B3 agar tidak melewati lahan Wiraraja. Sebabnya sedang berlangsung proses pematangan lahan untuk relokasi pabrik investor Amerika.
Apa yang dikhawatirkan AMM benar-benar terjadi. Beberapa hari lalu hujan lebat melanda kawasan industri Kabil. Hujan deras membuat KPLI-B3 banjir. Limbah menggenang.
Genangan limbah ini menuai perhatian publik. Segelintir orang dan beberapa LSM mendesak agar proses pematangan lahan disegel. Dihentikan. Diusut. Cut and fill lahan Wiraraja dituding menjadi penyebab genangan limbah tumpah kemana-mana.
Bagaimana peran pemerintah?
Alih-alih mencari solusi, pemerintah kota malah berencana menyegel proses pematangan lahan. Menghentikan proses pekerjaan.
“Saya tidak habis pikir sama birokrasi ini. Mengapa pemerintah tidak ramah pada investasi? Mengapa mempersulit? Yang kita kerjakan ini mendatangkan uang gede. Menyerap ribuan tenaga kerja. Tapi mengapa mereka tidak mendukung kita yang sudah mati-matian merayu investor agar ke Batam?” ujar Makruf dengan nada tinggi.
Makruf pantas kecewa. Jika terjadi penyegelan, rencana pemancangan tiang perdana pada bulan Juli mendatang terancam gagal. Itu artinya janjinya pada investor Amerika gagal. Walhasil Wiraraja akan kena denda penalti yang cukup gede. Bisa-bisa investor Amerika itu membatalkan relokasi pabriknya.
Kepastian aturan adalah roh utama bagi investor. Tanpa kepastian, maka investor akan ogah berinvestasi. Bahkan yang sudah terlanjur investasi akan berpikir hengkang dari sana.
Aturan yang njlimet. Tumpang tindih. Berbiaya mahal. Aturan yang berubah-ubah tergantung selera pemimpin. Leletnya birokrasi. Budaya pungli yang terus terjadi.
Gaya ngebossy birokrat yang ingin dilayani. Budaya kalo bisa diperlambat ngapain dipercepat. Kalo bisa dipersulit untuk apa dipermudah.
Semua faktor negatif di atas yang selalu diungkapkan pelaku usaha. Tapi anehnya tidak ada perubahan signifikan. Karakter dan perilaku birokrasi pemerintahan inilah yang menjadi momok menyebalkan pelaku usaha.
Tidak heran Presiden Jokowi tampak emosi saat berpidato di depan kepala daerah seluruh Indonesia setahun lalu.
Presiden Jokowi jengkel atas lambannya pemimpin daerah menjemput peluang investasi. Bergerak lamban. Berpikir dan bertindak biasa-biasa saja. Tidak mau repot. Malas.
Aturan memang harus ditegakkan. Tapi aturan itu muaranya adalah untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Kepentingan bangsa dan negara. Kepentingan rakyat. Melalui penyerapan tenaga kerja. Juga melalui pajak. Tanpa ada investasi maka pengangguran meluas. Ekonomi ambrol. Akibatnya kejahatan meningkat. Perut lapar membuat orang berpikir pendek.
Apa yang diperjuangkan Akhmad Maruf Maulana bukan usaha yang mudah. Tidak banyak orang bisa melakukan apa yang dikerjakannya. Mendatangkan investor kakap Amerika ke Batam.
Kelambanan birokrasi menyambut hadirnya investasi baru di Batam harus dikoreksi. Ini penting, agar segala daya upaya Presiden Jokowi memudahkan regulasi itu tidak terhambat akibat pelayanan lamban dari pejabat di bawah.
Mungkin bagi aparat birokrat, ada atau tidak ada investor, mereka tetap dapat gaji. Mereka tetap hidup. Yang penting setiap bulan dapat gaji dan fasilitas. Mental buruk inilah yang harus dilenyapkan.
Bagi mereka menutup usaha orang itu semudah seperti mereka menutup resleting celana. Orang-orang ini tidak pernah mau tahu peluh keringat pelaku usaha yang pontang panting tidak tidur demi mendatangkan investasi.
“Saya menolak keputusan penyegelan itu. Saya akan melaporkan ke Presiden Jokowi”, ujar AMM tegas kemarin pada saya. Selain ke Presiden, AMM juga akan melaporkan masalah ini ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Baiklah Mas…saya mendukung penuh perjuangan sampeyan...!!!.
