Masyarakat Minta KPK Turun dan Berantas KKN Di Langkat

Dibaca: 388 kali  Selasa,12 Januari 2021 | 07:32:44 WIB
Masyarakat Minta KPK Turun dan Berantas KKN Di Langkat
Ket Foto : Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia  (HNSI) Langkat, Zulham Effendi

MEDAN,(PAB)----

Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia  (HNSI) Langkat, Zulham Effendi mengecam keras praktek- praktik KKN yang dilakukan oknum pejabat yang hampir terjadi di seluruh Instansi yang ada di Langkat dan sangat disayangkan KPK sama sekali tak ada nyali turun ke Langkat padahal begitu banyak korupsi yang terjadi di Langkat, menurutnya hampir seluruh dinas instansi terlibat korupsi,

 

"Intinya korupsi di Langkat sudah sangat- sangat parahnya tapi kenapa pusat diam saja, ada apa?" rilisnya kepada pab-indonesia.co.id, Minggu (10/1/20)

 

Contohnya kata Zulham, dugaan praktik KKN yang diduga dilakukan oknum pejabat Dinas Pendidikan yang mana PNS Kepala Sekolah yang kini bisa menjabat Kepala Dinas Perhubungan, Sertifikasi guru dipotong sebanyak Rp.4 juta untuk alasan covid-19 sementara tidak ada bukti masyarakat yang dapat aliran bantuan dari sumber dana itu, belum lagi praktik pemerasan yang dilakukan oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang diduga meminta "Uang Pulsa"  kepada setiap Kepala Sekolah, bila mana kepala sekolah tidak bayar Pulsa kepada oknum pejabat dinas akan dicopot jabatannya menjadi Guru biasa.

 

Tak kalah membuat ketua Himpunan Nelayan ini terpukul, adanya praktik pemerasan yang juga terjadi di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat yang sampai hati mengambil keuntungan dalam setiap program bantuan kepada Nelayan.

"Setiap bantuan yang di caerkan di dinas perikanan, wajib bayar pulsa alias mahar" sesal Zulham.

 

Masih menurut Zulham, hampir seluruh proyek PU di Kabupaten Langkat, memberlakukan pemotongan volume (kuantitas) bahan dengan alasan sebagai dampak Covid- 19, namun berbanding terbalik fakta di lapangan, anggaran pengerjaan hanya mengalami pemotongan sedikit sementara ditemukan tafsiran  Volume 1050 M susut menjadi 425 M saja.

 

"Hal inilah yang terjadi di dusun Fajar Desa Pem.Tengah Kec.Tanjung Pura, alasan Covid-19 menjadi momok yang sangat mengasyikkan bagi para oknum pejabat Daerah untuk mempreteli uang negara yang di peruntukkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat" imbuhnya.

 

Lanjutnya masih banyak ditemukan dugaan proyek pembangunan yang asal jadi, KPK bisa melihat dan memantau kwalitasnya

 

"Data-data atau bukti sudah kita siapkan" tegas Zulham menegaskan bahwa agar masyarakat maski peduli khususnya masyarakat Langkat terhadap kemajuan daerahnya.(BA)

Akses pab-indonesia.co.id Via Mobile m.pab-indonesia.co.id
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »