DUMAI, (PAB)—
Pasca penahanan wako Dumai H. Zulkifli Adnan Sengkah oleh KPK, , di Jakarta, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar langsung bergerak cepat dengan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Dumai, Herdi Salioso ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Daerah.
Penunjukan Herdi Salioso tertuang dalam Surat Bernomor: 130 / PEM-OTDA / 2642 tanggal 18 November 2020 atau sehari setelah Walikota Dumai Zulkifli AS ditindak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebagaimana diketahui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa sore (17/11/2020) menahan Walikota Dumai Zulkifli AS, dengan penahanan tersebut maka terjadi kekosongan Kepala Pemerintahan.
Karena sebelumnya Wakil Walikota Eko Suharjo, SE terlebih dahulu menjalani cuti diluar tanggungan negara dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.
Wakil Walikota tersebut cuti dalam rangka mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak Tahun 2020.
Terkait informasi pengisian kekosongan jabatan kepala daerah tersebut, sontak mendapat ucapan dan tanggapan dari masyarakat Dumai, seperti yang disampaikan salah seorang pengurus DPD ICW kota Dumai.
Seorang pengurus DPD ICW kota Dumai mengucapkan selamat atas ditunjuknya sekda Herdi Salioso sebagai Plt walikota Dumai "Semoga ditangan Herdi Salioso, tata kelola pemerintahan kota Dumai bisa berjalan sebagaimana mestinya", ujarnya, tidak mau dirilis namanya.
”Kami segenap pengurus DPD ICW kota Dumai mengucapkan selamat dan sukses, atas ditunjuknya sekretaris daerah, Herdi Salioso menjabat Plt Kepala Daerah kota Dumai".
"Meskipun tahun 2020 merupakan tahun politik karena ada pilkada serentak, tentu tatakelola pemerintahan terkesan agak lebih ekstra dari hari biasanya, apalagi jadwal hari H pemilihan kepala daerah tanggal 20 hari lagi, tanggal 9 Desember 2020".
Sambung beliau lagi ”kami yakin dengan kemampuan sekda, roda pembangunan dan pemerintah kota Dumai dapat berjalan sukses", imbuh nya.
DPD ICW kota Dumai melihat ada beberapa kepala dinas yang masih Plt, seperti dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Infokom, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan serta Dinas Pariwisata.
”Kami berharap kepada Plt Walikota agar mengevaluasi kepala dinas yang masih Pjs, apakah efektif kinerja para Pjs dinas, apalagi yang sudah terlalu lama menjabat Plt tersebut", harap beliau mengakhiri.
(Eli)
.jpg)